PBHM: Kehadiran 4 Menteri di Sidang MK akan Ungkap Politisasi Dana Bansos Rp 497 Triliun

"Presiden merilis 18,8 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT), setiap penerima akan mendapat Rp 600.000 dari januari sampai maret, tapi pada Februari mendapat BLT sekaligus Rp 600.000,- pada saat menjelang Pemilu. Ini yang dikatakan politik Bansos," ujar Ralian.            

Seperti diketahui, MK memanggil empat menteri Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024.

Mereka akan dimintai keterangan oleh hakim MK dan tidak bisa diwakilkan.

"Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," ujar Ketua MK Suhartoyo, Senin (1/4/2024).

Baca juga: Ahli dari Ganjar-Mahfud Sebut Presiden Seperti Mafia Apabila Gunakan Kekuasaan di Pilpres 2024

Dia mengatakan para pihak itu akan dipanggil pada hari Jumat (5/4).

Menurut Suhartoyo MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri.

Namun, dia mengatakan hakim MK menilai keterangan dari menteri penting.

Menurutnya saat 4 menteri memberi keterangan, para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.

"Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," tandasnya.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google NEWS 
 
Ikuti saluran WartaKotaLive.Com di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaYZ6CQFsn0dfcPLvk09