PBHM: Kehadiran 4 Menteri di Sidang MK akan Ungkap Politisasi Dana Bansos Rp 497 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) yang juga Pengamat Hukum Tata Negara Ralian Jawalsen mengatakan, adalah langkah yang tepat Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 menteri Jokowi ke sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.

Empat menteri yang dipanggil itu adalah Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMBK) Muhajir Effendy, Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. 

Ralian mengatakan, menteri sebagai warga negara yang baik maka layak menghormati panggilan Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, setiap warga warga kedudukannya sama di depan hukum, tanpa ada keistimewaan.  

"Dengan hadirnya para menteri di sidang MK sebagai saksi maka masalah politik bantuan sosial yang digelontorkan anggaran APBN 2024 sebesar Rp 497 Triliun dapat diterungkap, termasuk kemana alirandana bantuan bansos tersebut," kata Ralian, Rabu (3/4/2024)

Ralian mengatakan, kenaikan dana bansos wajar dipertanyakan.

Baca juga: Timnas AMIN Ingin Hadirkan Empat Menteri Jokowi Jadi Saksi di Sidang MK, Ini Alasannya

Karena menurutyna bansos yang digunakan untuk kepentingan elektoral pasangan calon presiden nomor urut 2, sangat terasa. 

"Pakai data Kementerian apa bansos itu digunakan. Sementara dalam Pilpres Mensos hampir-hampir tidak dilibatkan. Hasil dengar pendapat umum dengan DPR Mensos Risma mengatakan anggaran Bansos di Kemensos itu untuk tahun 2024 sebesar Rp 78 triliun. Artinya ada Rp 418 triliun yang perlu disampaikan kepada masyarakat karena itu uang masyarakat yang digunakan dalam bansos," kata alumi Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (FH UKI) tersebut.

Selainnitu Ralian juga mengkritisi Menteri Koordinator yang mestinya lebih bersifat koordinatif, namun Menko PMK dan Menko Perekonomian lebih berperan sebagai eksekutor. 

Dalam politik bansos, menurut Ralian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB) secara vulgar membagi-bagikan sembako kepada masyarakat.

"Bahkan memanipulasi dengan mengatakan bansos diberikan dari bantuan Presiden Jokowi. Jelas-jelas itu hasil pajak masyarakat," tegas Ralian. 

Lebih lanjut, kata Ralian, impor beras yang dilakukan Menko Perekonomian sebanyak 3 juta ton dengan alasan El Nino juga akan menjadi sorotan disidang MK nantinya.

Karena ancaman El nino terjadi pada 2021, bukan pada 2024.  

Baca juga: Respons Kapolri Jenderal Listyo saat Diminta Tim Ganjar-Mahfud Jadi Saksi Dugaan Pemilu Curang

"Impor beras yang dibutuhkan 600.000 ton, tapi Pemerintah melakukan impor 3 juta ton. Yang menjadi pertanyaan impor beras sebanyak itu tapi harga beras malah melonjak kisaran Rp 17.000 per liter,"tandas Ralian. 

Dia mengatakan, anggaran bansos melonjak tajam dari Rp 9,6 triliun menjadi Rp 22,5 triliun atau naik 135, 1 persen.