Jokowi Jamin 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Todung Mulya Lubis: Kapolri juga, Banyak Peran di Pilpres

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara soal rencana kehadiran empat orang menterinya di sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024).

Seperti diketahui, saat ini majelis hakim MK sedang menggelar sidang sengketa Pilpres 2024 secara maraton.

Dari persidangan yang berjalan, muncul wacana agar empat menteri Jokowi dihadirkan sebagai saksi.

Baca juga: PBHM: Kehadiran 4 Menteri di Sidang MK akan Ungkap Politisasi Dana Bansos Rp 497 Triliun

Tujuannya untuk membongkar secara utuh bahwa kecurangan Pilpres 2024 dilakukan secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

Atas desakan tersebut, Jokowi pun akhirnya menyetujui agar empat menterinya memenuhi panggilan MK sebagai saksi.

Empat menteri itu adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Keempatnya bakal dimintai keterangan, termasuk seputar bansos yang disebut-sebut dipolitisasi untuk keperluan salah satu pasangan calon.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Tertawa Diminta Otto Hadir di Sidang MK, Siap Datang dengan Senang Hati

"Iya semuanya akan hadir karena diundang oleh MK. Semuanya akan hadir hari Jumat," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Jokowi pun meminta para menterinya untuk menerangkan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawab masing-masing.

Ia mempersilakan anak buahnya untuk menjelaskan apa yang mereka kerjakan di pemerintahan selama ini.

Jokowi pun mengaku tak membatasi atau memberi arahan apa pun soal apa yang bakal disampaikan nanti.

"Kalau Bu Menteri Keuangan mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa," katanya.

Baca juga: Pembela Prabowo Subianto di Sidang MK 2019 Balik Arah, Kini Berdiri di Belakang Ganjar-Mahfud

"Nanti akan dijelaskan semuanya lah," imbuh Jokowi.

Namun, Jokowi enggan berkomentar lebih mengenai tudingan politisasi bansos.

Mantan Wali Kota Solo itu menyerahkan semua proses hukum di dalam persidangan.