Jokowi Jamin 4 Menteri Jadi Saksi di MK, Todung Mulya Lubis: Kapolri juga, Banyak Peran di Pilpres

MK diketahui telah mengirimkan surat panggilan untuk keempat menteri Jokowi tersebut, Selasa (2/4/2024).

Para menteri itu juga telah menyampaikan kesiapannya untuk bersaksi dalam sidang MK nanti.

Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bakal bersikap kooperatif terhadap panggilan itu.

"Insyaallah hadir," kata Airlangga di Four Seasons Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024).

Ia akan menjelaskan mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal itu, kata Airlangga, untuk menjawab tudingan bansos yang disebut-sebut mempengaruhi Pemilu 2024.

Pemanggilan empat menteri ini dilakukan berdasarkan hasil rapat para hakim konsitusi yang menangani kasus sengketa Pilpres 2024.

Selain memanggil keempat menteri tersebut, MK juga akan memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ketua MK Suhartoyo menegaskan pemanggilan para menteri bukan untuk mengakomodir permintaan kubu mana pun.

Suhartoyo menekankan bahwa dalam sidang sengketa pilpres ini, MK tak bersifat berpihak dengan mengakomodir salah satu pihak saja.

Untuk itu, pemanggilan ini memang murni atas kepentingan para hakim karena dipandang penting untuk didengar informasinya di persidangan.

"Jadi semata-mata untuk mengakomodir kepentingan para hakim. Jadi, dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak."

"Tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim, pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat (5/4/2024)," kata Suhartoyo.

Namun, kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD tak puas pemanggilan sebatas empat menteri, namun juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke majelis hakim MK pada persidangan mendatang.