Banyak Suara Caleg PDIP Hilang karena Kritisi Jokowi, Hasto: Ada Upaya Menyingkirkan Kader PDIP

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah Caleg dari PDI Perjuangan (PDIP) mengalami kehilangan suara dalam kontestasi Pileg 2024. Satu di antaranya yakni Ribka Tjiptaning, incumbent DPR RI dari Dapil Jawa Barat  lV. 

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, mengatakan sejumlah caleg PDIP yang kerap mengkritisi sikap politik Jokowi kehilangan suaranya dalam Pileg 2024.

Terkait hal tersebut, partainya tidak akan tinggal diam dan akan membela caleg yang kehilangan suara tersebut.

Kata Hasto, dugaan itu harus dibuktikan lewat gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). 

“Secara empiris memang itu betul, tapi harus dibuktikan dan kami akan berjuang untuk membela kader-kader kami yang selama ini kritis di dalam menjalankan tugas demokrasinya, termasuk Ibu Endah, Ketua DPC PDI Perjuangan di Gunung Kidul,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).

Hasto menuturkan, salah satu bukti empiris adanya operasi politik menjegal caleg PDIP tidak hanya dialami Ribka Tjiptaning tetapi juga Ketua DPC PDIP di Gunung Kidul, Yogyakarta, Endah Subekti Kuntariningsih. 

“Saat pemilu 2019 dia (Endah) suara terbanyak, tiba-tiba ada operasi yang dilakukan secara sistematik hanya karena keberanian dia di dalam menentang upaya menurunkan bendera-bendera PDI Perjuangan ketika Presiden Jokowi datang ke Gunung Kidul,” ungkapnya. 

“Ada upaya-upaya operasi-operasi politik untuk menyingkirkan kader-kader PDI Perjuangan yang kritis,” sambung Hasto. 

Lebih lanjut Hasto mengingatkan jika DPR RI hanya diisi oleh legislator yang tunduk pada kekuasaan maka hal itu akan membahayakan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. 

“Ketika nantinya DPR hanya diisi oleh mereka-mereka yang sekedar tunduk pada kekuatan intimidasi yang nantinya bisa bergeser semakin represif, yaitu bahaya bagi demokrasi kita,” tutup Hasto. 

Hasto Sindir Jokowi dan Gibran Sudah Tak Sesuai Karakter dan Nilai-nilai yang Diusung PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal rumor Jokowi dan Gibran bakal bergabung ke Partai Golkar.

Dikatakan Hasto bahwa di partainya membangun kesadaran, bahwa politik memerlukan karakter yang baik.

Tak hanya itu, dikatakan Sekjen PDIP itu bahwa politik bukan sekadar elektoral, melainkan membangun peradaban.

"Kalau kita lihat banyak dinamika, apa yang terjadi di PDIP saya pikir juga akan membangun kesadaran elite. Bahwa politik itu memerlukan suatu karakter yang baik," kata Hasto kepada awak media di Jakarta Pusat, Senin (13/3/2024).

Baca juga: Viral Pria Tua Meninggal Saat Diadang Petugas Masuk Masjid yang Dikunjungi Jokowi, Keluarga Histeris

"Politik itu bukan sekadar elektoral, politik itu membangun peradaban, politik itu kehidupan. Politik itu digerakkan oleh bagaimana kita merespons, kehendak rakyat pada masa depan," lanjutnya.

Kemudian Hasto mengukapkan bahwa ada jurang perbedaan antara Jokowi-Gibran dan PDIP.

"Kami sudah sampaikan ada satu jurang yang membedakan. Karena ini berkaitan dengan karakter. Kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah," kata Hasto.

Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan bahwa partainya memiliki nilai-nilai perjuangan dalam menentang rezim yang sangat otoriter Soeharto selama 32 tahun serta hingga kini masih merawat semangat reformasi

Baca juga: Tolak Pemilu Curang di Kantor KPU RI, Massa Demo Bakar Spanduk Berwajah Jokowi Hingga Hasyim Asyari

"Dan itu mewarnai menjadi kultur dan karakter dari PDI Perjuangan. sehingga kami mengapresiasi terhadap civil society, kampus yang memanggil, dan seluruh para pakar yang bergerak hatinya untuk menyelamatkan masa depan demokrasi kita," tegasnya.

Jokowi harus keluar dari PDIP

Presiden Joko Widodo harus dengan tegas menyatakan mundur dari PDI Perjuangan jika benar-benar ingin bergabung dengan Partai Golkar.

Sampai saat ini Jokowi masih tercatat sebagai kader partai moncong putih tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir Presiden memang dikaitkan dengan Partai Golkar.

Bahkan putera Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menggunakan Golkar sebagai kendaraan untuk maju ke Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Menyikapi kabar yang semakin kencang tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari PDIP dan Presiden Jokowi.

"Kita semua tahu Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan, dan memang selama ini kita tahu beliau kader PDI Perjuangan,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Baca juga: Pastikan Bisa Digunakan untuk Upacara HUT RI, Prabowo Tinjau IKN Nusantara

“Dan, PDI Perjuangan belum pernah membuat statemen dengan mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDI Perjuangan lagi. Jadi itu juga harus kita hormati, jadi kembali pada putusan Pak Jokowi,” ucap dia.

Meski begitu, ia menekankan, Golkar selalu membuka pintu pada siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.

Di sisi lain, Doli enggan membahas dinamika di internal Golkar terkait dengan musyawarah nasional (munas) yang bakal berlangsung Desember 2024.

Baginya, penyelenggaraan munas masih lama dan tidak perlu diramaikan saat ini.

Apalagi, saat ini berkembang isu bahwa Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bakal masuk sebagai kader Golkar dan mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum pada munas tersebut.

“Makanya, saya kira kalau munas sampai sejauh ini kita belum membicarakan secara detail karena munasnya masih lama dan kemarin saya sampaikan itu kita solid mendukung munas dilaksanakan Desember 2024 sesuai AD/ART dan kemudian menuntaskan periode ini sampai akhir,” tuturnya seperti dilansir Kompas.com.

Doli menyebutkan, masih banyak kader Golkar yang ingin kembali mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum periode 2024-2029.

Baca juga: Susah Dibentung Jika Jokowi Benar-benar Ingin Jadi Ketum Golkar, AD/ART Partai Bisa Dikondisikan

Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).
“Yak (banyak yang mendukung Airlangga),” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengungkapkan Airlangga mendapatkan dukungan dari sejumlah politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.

Ia pun menyiratkan bahwa Jokowi sulit untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum Golkar karena ketentuan AD/ART.

Berdasarkan AD/ART Partai Golkar Pasal 18 Ayat 4, disampaikkan salah satu syarat mengikuti kontestasi ketua umum Golkar adalah aktif menjadi kader Golkar minimal selama 5 tahun.

Airlangga enggan komentar

Sementara itu Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartartohanya  mengacungkan jempolnya ketika ditanya soal apakah masih optimistis akan kembali memimpin partai berlambang pohon beringin itu untuk kedua kalinya.

Hal itu terjadi saat awak media menanyakan perihal alih kepemimpinan Partai Golkar lewat Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang rencananya digelar pada Desember 2024.

Awalnya, awak media bertanya soal kandidat ketua umum (ketum) Golkar mendatang.

Sebab saat ini sudah muncul nama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Soal Ketum Golkar gimana Pak? Pak Jokowi jadi? atau Bapak saja?," tanya wartawan kepada Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/3/2024).

"Terima kasih," jawab Airlangga secara spontan sambil masuk ke dalam mobil dinasnya yang berpelat nomor RI 15.

Wartawan kembali bertanya apakah merasa terancam dengan kehadiran Bahlil Lahadalia dan Agus Gumiwang Kartasasmita yang disebut-sebut juga berpeluang maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Baca juga: Ridwan Hisjam Blak-blakan Soal Peran Jokowi: Golkar Menang Tahun 2024 Karena Sumbangsih Dia

Mendengar pertanyaan itu, Airlangga menyatakan bahwa Munas Golkar akan berlangsung Desember 2024. "

Munas bulan Desember," katanya.

Awak media kembali bertanya apakah ada kemungkinan Munas Golkar dimajukan. Tetapi, Airlangga berseloroh yang akan maju adalah musim panen padi. Dia pun mengacungkan jempol ketika menyampaikan seloroh tersebut. 

Awak media masih tidak menyerah untuk menanyakan soal posisi nomor satu di Partai Golkar kepada Airlangga. Kali ini, wartawan bertanya apakah Airlangga merasa optimistis masih akan lanjut sebagai Ketum Golkar setelah munas nanti.

Mendengar pertanyaan itu, dia tidak memberikan jawaban. Airlangga hanya kembali memberikan acungan jempol. Wajah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun tidak tersenyum.

Dia hanya memberi tanda hormat dengan tangannya kepada awak media. Beberapa detik kemudian mobil dinas Airlangga membawanya pergi dari halaman belakang Istana

Golkar Tunggu Sikap PDI-P

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, pihaknya masih menunggu sikap dari PDI-P terkait status keanggotan Presiden Joko Widodo di PDI-P.

Hal itu diungkapkan Ahmad Doli dalam menanggapi isu Jokowi bakal bergabung sebagai kader partai beringin tersebut.

Sebab kata Doli, sampai saat ini Jokowi sama sekali tidak pernah menyatakan keluar dari PDI-P.

“Sama-sama kita tahu Pak Jokowi sampai sekarang belum pernah menyatakan keluar dari PDI Perjuangan yang memang selama ini kita tahu beliau kader PDI Perjuangan,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024).

Selain itu menurut Doli, PDI-P juga sama yakni tidak pernah mengatakan bahwa Jokowi bukan lagi kader mereka.

“Dan, PDI Perjuangan belum pernah menyatakan juga, mengatakan Pak Jokowi bukan kader PDI Perjuangan, itu juga harus kita hormati, jadi kembali pada putusan Pak Jokowi,” kata Doli.

Baca juga: Ini 7 Nama Bakal Calon Gubernur DKI dari Koalisi Nasdem-PKB-PKS, Tidak Ada Nama Anies Baswedan

Meski begitu, ia menekankan, Golkar selalu membuka pintu pada siapa saja yang ingin bergabung, termasuk Jokowi.

Di sisi lain, Doli enggan membahas dinamika di internal Golkar terkait dengan musyawarah nasional (munas) yang bakal berlangsung Desember 2024 dan disebut-sebut akan memilih Ketum baru.

Baginya, penyelenggaraan munas masih lama dan tidak perlu diramaikan saat ini.

Baca juga: Jokowi dan Gibran Dirumorkan Masuk Golkar, Hasto: Politik Bukan Sekadar Elektoral

Apalagi, saat ini berkembang isu bahwa Jokowi dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka bakal masuk sebagai kader Golkar dan mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum pada munas tersebut.

“Makanya, saya kira kalau munas sampai sejauh ini kita belum membicarakan secara detail karena munasnya masih lama dan kemarin soliditas yang saya sampaikan itu kita solid mendukung munas dilaksanakan Desember 2024 sesuai AD/ART dan kemudian menuntaskan periode ini sampai akhir,” ujarnya.

Doli menyebutkan, masih banyak kader Golkar yang ingin kembali mendukung Airlangga untuk menjadi ketua umum periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan dalam forum Silaturahmi Partai Golkar se-Indonesia di Badung, Bali, Jumat (15/3/2024).

Baca juga: Tolak Pemilu Curang di Kantor KPU RI, Massa Demo Bakar Spanduk Berwajah Jokowi Hingga Hasyim Asyari

“Yak (banyak yang mendukung Airlangga),” ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengungkapkan Airlangga mendapatkan dukungan dari sejumlah politisi senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono.

Ia pun menyiratkan bahwa Jokowi sulit untuk mengikuti kontestasi pemilihan ketua umum Golkar karena ketentuan AD/ART.

Sebab berdasarkan AD/ART Partai Golkar Pasal 18 Ayat 4, disampaikkan salah satu syarat mengikuti kontestasi ketua umum Golkar adalah aktif menjadi kader Golkar minimal selama 5 tahun.

Baca Berita WARTAKOTALIVE.COM lainnya di Google News