Risma Mengaku Tak Dilibatkan saat Jokowi Gencarkan Bansos Jelang Pilpres: Uangnya Bukan Lewat Kami

"Pertanyaannya, ketika itu terjadi di daerah lain, siapa yang bisa mengusulkan nama orang tersebut, agar dia bisa menerima DTKS? Petugas PKH kah? Kepala desa kah?" ujar Ridha.

Bansos Masif Jelang Pencoblosan

Sementara Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PDI-P My Esti Wijayati meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan masifnya bantuan sosial (bansos) pemerintah yang tiba-tiba digelontorkan menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Meski tidak semua bansos yang diberikan saat itu berasal dari Kemensos, namun Esti tetap meminta Risma menjelaskan.

Ia merujuk pada kejadian di daerah pemilihannya Yogyakarta di mana bansos gencar disalurkan ke masyarakat pada Januari dan Februari 2024.

"Bantuan sosial yang mengalir itu, yang kami lihat, saya soalnya langsung juga ke beberapa ke banyak titik, ada beras macam-macam bergulir, saya enggak tahu tulisannya, orang tahu itu bansos, bansos ya tahunya dari Kemensos," kata Esti dalam rapat kerja Komisi VIII DPR bersama Mensos, Selasa (19/3/2024).

Baca juga: Heboh, Juliari Batubara Berkomunikasi dengan Sri Mulyani Bahas Beras Bulog untuk Bansos

"Itu mengalir semua tiada henti, menjelang coblosan 14 Februari," lanjut dia.

Esti meminta Risma menjelaskan kepada DPR siapa yang bertanggungjawab dalam hal pemberian bansos pemerintah itu.

Jika bukan Kemensos yang memberikan, pihak Risma juga diminta menindaknya.

"Nah kami membutuhkan ini untuk bisa kemudian mendudukkan persoalan, siapa yang bertanggungjawab, oh Kemensos hanya ini, di luar ini ditindak Kemensos, ini yang harus kami paham," ujar dia.

Menurut Esti penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.

Dia khawatir hal serupa pemberian bansos dilakukan oleh kepala daerah petahana yang maju kembali dalam Pilkada menjelang pencoblosan.

"Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasat mata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu," katanya.

Sebelumnya, penyaluran bansos selama masa kampanye pemilu tahun ini sempat menjadi sorotan dan dinilai bermuatan politis.

Meski mendapat sorotan, pemerintah tetap menggenjot penyaluran bansos.

Baca juga: Menko PMK Ungkap Alasan Presiden Jokowi Tidak Ajak Mensos Risma Bagikan Bansos

Bahkan, pemerintah berjanji akan terus menyalurkan bansos hingga Juni 2024.

Dalam realisasi program bansos, Presiden Joko Widodo bahkan sampai "turun gunung" dengan mengecek penyaluran bansos sejumlah tempat.

Selain Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga turun langsung membagikan bansos.

Ia membagikan bantuan cadangan beras pemerintah di Indramayu, Jawa Barat, Rabu (24/1/2024).