Heboh, Juliari Batubara Berkomunikasi dengan Sri Mulyani Bahas Beras Bulog untuk Bansos

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, kembali bikin geger publik.

Kali ini lewat pengakuannya di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Dalam persidangan kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial tahun 2020, Juliari mengaku berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Baca juga: Beras Langka dan Mahal, Tom Lembong Tuding Jokowi Biangnya, Jor-joran Bagikan Bansos Jelang Pilpres

Kesaksian itu disampaikan Juliari saat dihadirkan jaksa sebagai saksi.

Menurut Juliari, komunikasi melalui telpon itu dilakukan pada masa pandemi virus Corona.

"Terus terang saat itu saya ada diskusi informal lewat telpon dengan Ibu Sri Mulyani, Menkeu secara informal lewat telpon," kata Juliari.

Saat itu, Juliari dan Sri Mulyani membahas soal kelebihan stok beras Bulog yang dapat dialokasikan sebagai bansos.

Dari hasil komunikasi itu, mereka berdua bersepakat untuk mengusulkannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Beras Bulog jadi Solusi Pemerintah Hadapi Kenaikan Harga Beras, Mendag: Enak dan Bagus Kok

"Kebetulan Bulog beberapa kali menyampaikan dalam rapat-rapat termasuk juga di dalam rapat terbatas beberapa kali bahwa mereka memiliki cadangan stok yang berlebihan. Kita berkesimpulan, coba kita usulkan saja beras Bulog itu diberikan sebagai bantuan sosial pak," katanya.

Ide tersebut kemudian dibawa ke dalam Rapat Terbatas dengan Jokowi.

Hasilnya, ide tersebut disetujui Jokowi dan diminta untuk segera diimplementasikan.

"Kami sampaikan di Rapat Terbatas dan Bapak Presiden menyetuju. Makanya kita jalankan program tersebut," kata Juliari.

Sebagai informasi, keterangan Juliari Batubara ini disampaikan sebagai saksi dalam perkara yang menyeret mantan Direktur Utama PT Bhanda Ghara Reksa (BGR), M Kuncoro Wibowo sebagai terdakwa.

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Kuncoro Wibowo atas perbuatannya yang diduga mengkorupsi bansos beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial tahun 2020.

Menurut jaksa dalam dakwaannya, perbuatan eks Dirut perusahaan plat merah itu disebut-sebut merugikan negara hingga Rp 127 miliar.