Saan Mustopa Ingatkan Operasional Kertajati Jangan Jadi Beban Daerah

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI bidang Korinbang, Saan Mustopa, menyoroti belum optimalnya Bandara Internasional Jawa Barat (Kertajati) dalam kunjungan kerja DPR RI ke Jawa Barat.

Ia mendesak pemerintah pusat dan daerah segera mencari solusi agar bandara megah di Majalengka itu benar-benar berfungsi sebagai pusat transportasi strategis, bukan sekadar proyek yang membebani anggaran.

Meski dibangun megah dan digadang-gadang sebagai bandara internasional terbesar di Jawa Barat, Kertajati dinilai belum optimal karena persoalan aksesibilitas dan keterisian penerbangan.

Saan menjelaskan, keberadaan Kertajati tidak boleh dianggap sebagai proyek sia-sia.

Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah harus segera mencari langkah nyata agar bandara yang berada di Majalengka itu benar-benar berfungsi sebagai pusat transportasi udara yang strategis.

“Kita ingin bandara ini memberikan manfaat dan kemaslahatan, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah dan pusat mengeluarkan dana besar tapi tidak berdampak, ini harus dicarikan jalan keluarnya,” ungkap Saan dalam keterangan resminya, Sabtu (4/10/2025).

Baca juga: Pemilik Susi Air Komentar Soal Sepinya Bandara Kertajati Hingga Tutup Penerbangan Domestik

Dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Jabar dan Kementerian Perhubungan, terungkap bahwa Pemprov masih mengalokasikan sekitar Rp 50 miliar per tahun untuk mendukung operasional bandara.

Anggaran ini dinilai memberatkan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan.

Saan menambahkan, akses jalan menuju Kertajati harus segera diperbaiki agar masyarakat memiliki alternatif nyata selain Husein.

DPR RI, kata dia, akan mendorong kebijakan terintegrasi antara infrastruktur jalan tol, kereta api, dan moda transportasi lainnya untuk memudahkan konektivitas menuju Kertajati.

Selain itu, Saan Mustopa juga menyebutkan pentingnya menjaga keseimbangan pengelolaan dua bandara utama di Jawa Barat yakni Husein Sastranegara di Bandung dan Kertajati di Majalengka.

Menurutnya, kedua bandara tidak boleh diperlakukan sebagai kompetitor, melainkan aset strategis yang harus saling melengkapi.

“Kita ingin yang mati bisa hidup, yang hidup tambah sehat. Jangan sampai karena ingin menghidupkan yang satu, yang lain justru ikut mati. Kedua bandara ini adalah aset Jawa Barat yang harus dimaksimalkan,” ujar Saan.

Pernyataan ini muncul setelah DPR mendengarkan langsung pandangan dari Pemprov Jabar, Kementerian Perhubungan, Angkasa Pura, Airnav Indonesia, hingga Danlanud Husein.

Diskusi menyoroti tantangan di masing-masing bandara: keterbatasan operasional Husein dan rendahnya keterisian penerbangan di Kertajati.