Pemilu 2024
Risma Mengaku Tak Dilibatkan saat Jokowi Gencarkan Bansos Jelang Pilpres: Uangnya Bukan Lewat Kami
Dalam rapat kerja tersebut, Risma menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Menteri Sosial RI Tri Rismaharini menjawab pertanyaan mengenai aksi pemerintah yang menggencarkan bantuan sosial (bansos) jelang pemilu 2024.
Risma mengaku, tidak dilibatkan dalam aksi pembagian bansos itu
Dia juga mengaku tidak tahu-menahu mengenai meroketnya penyaluran bantuan sosial jelang Pemilu 2024 yang ramai disorot karena dinilai bermuatan politis.
Risma mengaku tidak tahu karena sebagian besar bansos tidak disalurkan oleh pihaknya. Menurut Risma, Kemensos hanya menyalurkan Rp78 triliun dari total Rp497 triliun anggaran perlindungan sosial.
"Jadi kan yang sisanya itu aku enggak tahu, aku enggak berhaklah untuk bicara itu," kata Risma usai rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Baca juga: Masyarakat Masih Mudah Disuap, KPK Sudah Perkirakan Ada Banjir Bansos Jelang Pilpres
Dalam rapat kerja tersebut, Risma menyatakan bahwa setiap tahun pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk bansos.
Pada tahun ini, SPM tersebut dikeluarkan pada 26 Januari lalu atau sekitar dua pekan sebelum Pemilihan Umum 2024 yang diselenggarakan 14 Februari 2024.
Anggaran bansos yang dikeluarkan melalui SPM tersebut langsung disalurkan ke keluarga penerima manfaat (KPM) melalui bank penyalur. Kemensos disebut tidak secara langsung memegang anggaran bansos.
"Kami itu, Pak, megang uang besar itu seperti ikan di akuarium. Kita bisa lihat, tapi enggak bisa pegang karena uang itu langsung ke KPM, bukan lewat kami," kata Risma dikutip Kompas.com.
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Esti Wijayanti meminta Risma untuk menjelaskan masifnya gelontoran bansos pemerintah jelang Pemilu 2024.
Menurut Esti, penjelasan Risma diperlukan mengingat Indonesia ke depan bakal menghadapi kontestasi demokrasi setelah Pemilu, yakni Pilkada 2024.
"Kita bicaranya meluruskan, supaya apa yang terlihat dengan kasatmata di masyarakat ini tidak perlu diulang nanti di Pilkada dengan menggunakan pola yang sama. Belum pencoblosan, gubernur bupati wali kota incumbent (petahana) menggelontorkan yang sama. Saya mohon izin ini juga jadi evaluasi, apakah kita sudah tepat kemarin melakukan itu," kata Esti.
KPK Sudah Perkirakan Ada Banjir Bansos Jelang Pilpres
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menduga bakal banjir bansos jelang Pilpres 2024.
Adapun hal itu disampaikan Alex saat berpidato pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP tahun 2024, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024).
Sekretaris KPU Jakarta Dirja Abdul Kadir Ungkap Pekerjaan KPUD Jakarta Belum Selesai |
![]() |
---|
Sempat Khawatir pada Kerawanan, KPU Jakarta Apresiasi Kinerja Polri Amankan Pelaksanaan Pilkada 2024 |
![]() |
---|
DKPP Prihatin Masih Banyak Penyelenggara Pemilu Tidak Netral di Pemilu 2024 |
![]() |
---|
Bawaslu Kabupaten Bekasi Rilis Laporan Akhir Pengawasan Pemilu 2024, Ini Hasilnya |
![]() |
---|
Gugatan Kader PKB Calon Anggota DPR Terpilih yang Dipecat Cak Imin Dikabulkan Bawaslu |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.