Eep Nilai Jokowi Lebih Diktator dari Soeharto, Kumpulkan Sumber Daya untuk Keluarganya Sendiri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Konsultan Politik, Eep Saefulloh Fatah menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melampaui kediktatoran Presiden ke-2 RI Soeharto, yang berhasil digulingkan oleh parlemen jalanan mahasiswa pada 1998.

Menurut Eep, Presiden Jokowi telah terus menerus melakukan pelanggaran konstitusi dan undang-undang, sebagai bentuk kediktatorannya.

Dalam banyak hal, tambah Eep, capaian kediktatoran Presiden Jokowi sangat jelas melampaui kediktatoran zaman Soeharto.

"Jadi menurut saya bukan saja kita akan kembali ke reformasi 98. Dalam beberapa hal jauh lebih mundur dibandingkan dengan capaian kediktatoran zaman Pak Soeharto, dalam beberapa hal," kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4/2024).

Eep mengungkit Presiden Jokowi yang diduga telah mengumpulkan sejumlah sumber daya untuk dinikmati oleh keluarganya sendiri.

Hal ini justru dibekingi berbagai instrumen negara.

Baca juga: Stafsus Jokowi Jadi Perwakilan Resmi Indonesia di Acara Pemuda Sedunia yang Dihadiri Presiden Putin

"Misalnya dalam pengumpulan resources, kenikmatan, keuntungan dalam satu keluarga yang dibackup oleh berbagai instrumen yang amat dahsyat," katanya.

Menurut Eep, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka yang juga putra Presiden Jokowi untuk menjadi cawapres sebagai salah satu indikator kediktatoran Jokowi.

Tak hanya itu, Eep juga mengungkit pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang memungkinkan pemilihan Gubernur Jakarta dilakukan oleh Presiden.

Pembahasan regulasi itu, kata Eep, diduga untuk menguntungkan keluarga Jokowi.

"Putusan MK nomor 90 tahun 2024 yang kelak kalau tidak dilawan sampai UU khusus DKI Jakarta yang suatu ketika kalau ini tidak dilawan, mungkin Gubernur DKI Jakarta yang dipilih Presiden, keluarga itu juga," katanya.

"Dan aglomerasi kawasan ekonomi, bisnis dan industri yang menyatukan Jabodetabek dipimpin dewan agloromasi yang ketuanya wakil presiden. Kalau ini tidak dilawan keluarga itu juga," sambungnya.

Baca juga: Ubah Nama KPU Jadi Komunitas Penipu Ulung, Massa Minta Jokowi dan Prabowo-Gibran Mundur

Lebih lanjut, Eep menambahkan persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan.

Karena itu, ia mendesak agar Presiden Jokowi harus dimakzulkan dari jabatannya.

"Menurut saya ini tidak boleh dibiarkan, dengan segala resikonya sebagai warga negara kita harus bersikap. Dan sebagai warga negara sikap saya tidak berubah. Saya bergeming dengan mengatakan presiden telah melanggar konstitusi dan undang-undang dan karena itu harus dimakzulkan," ujarnya.