1 dari 7 PPLN Kuala Lumpur Ditetapkan Jadi Tersangka Kecurangan Pemilu Masuk DPO

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri menyebut satu dari tujuh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN  Kuala Lumpur, Malaysia yang ditetapkan sebagai tersangka, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Diketahui, tujuh orang itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran Pemilu berupa penambahan jumlah pemilih yang terjadi di Kuala Lumpur.

"MKM (mantan Anggota PPLN Kuala Lumpur), tersangka DPO," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, dalam keterangannya, Jumat (8/3/2024).

Selain MKM, enam tersangka lainnya dalam kasus tersebut berinisial UF selaku Ketua PPLN Kuala Lumpur.

Kemudian sisanya merupakan anggota PPLN Kuala Lumpur berinsial PS, APR, AKH, TOCR, dan DS.

Baca juga: 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur jadi Tersangka Pelanggaran Pemilu, Keputusan Diteruskan ke DKPP

Dalam kasus itu, Djuhandani menuturkan pihaknya telah memeriksa 18 orang saksi, baik dari Panwaslu Kuala Lumpur, PPLN Kuala Lumpur, KPU RI hingga staf KBRI Kuala Lumpur.

Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung), lalu 6 tersangka dikirim ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

"(Lalu) dilaksanakan pengiriman tersangka dan barang bukti (Tahap II) pada hari Jumat, 8 Maret 2024, ke Kejaksaan Jakarta Pusat," tutur dia. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespon perihal adanya penetapan tersangka terhadap tujuh orang anggota PPLN Kuala Lumpur, Malaysia dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Mochamad Afifuddin menjelaskan, jika pihaknya akan meneruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) perihal penetapan tersangka tujuh anggota PPLN tersebut. 

Hal itu kata dia, dengan tujuan DKPP dapat mengeluarkan putusan pemberhentian tetap.

"Dengan ditetapkan status Tersangka maka proses selanjutnya KPU akan melakukan langkah untuk meneruskan ke DKPP," kata Afif, Kamis (29/2/2024).

Sebagai informasi, KPU telah menonaktifkan tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur. 

Baca juga: Uji Coba PPLN Bebas Karantina di Bali Bakal Dievaluasi Tiap Minggu

Selanjutnya Afif mengatakan, putusan DKPP itu akan menjadi mekanisme dalam pemberhentian tetap tujuh anggota PPLN itu. 

Sebab lanjut Afif, pemberhentian tetap harus melalui putusan DKPP.