Pemilu 2024

Suara PSI Melonjak, Ray Rangkuti Minta Sirekap Dihentikan Total karena Menimbulkan Kekisruhan

Publik ramai memperbincangkan kenaikan perolehan suara PSI di aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. 

WartaKota/Ikhwana Mutuah Mico
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mendorong supaya Sirekap yang dikembangkan KPU RI itu dihentikan total, karena menimbulkan kekisruhan. 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Naiknya perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 menjadi pembicaraan publik di Tanah Air.

Terkait meningkatnya perolehan suara PSI ditanggapi Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti.

Ray Rangkuti mendorong supaya Sirekap yang dikembangkan KPU RI itu dihentikan total.

Menurut Ray Rangkuti, Sirekap menimbulkan kekisruhan.

Oleh karena itu, disarankan KPU RI menayangkan hasil perhitungan suara secara manual untuk memudahkan para calon anggota legislatif (caleg) memantau perolehan suara masing-masing melalui C Hasil.

"Saya belum bisa pastikan kenaikan suara PSI sebagai penggelembungan, tapi ada lonjakan suara dalam situasi tidak wajar. Apakah memang kenaikan ini berdasarkan hal yang wajar atau tidak wajar. Ini masih perlu dicermati," kata Ray Rangkuti dalam keterangannya, Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Suara PSI Bikin Gaduh, Loncat tidak Wajar, Ray Rangkuti Minta KPU Hentikan Total Sirekap

Ray Rangkuti menyebut kenaikan jumlah perolehan suara PSI yang signifikan itu boleh jadi karena kesengajaan atau kesalahan teknis.

"Kalau jumlah suara meningkat karena kesengajaan akan menjadi bahaya besar. Sementara itu, jika persoalan teknis maka yang bermasalah adalah mesin Sirekap belum berjalan," ujar Ray Rangkuti.

Soal perhitungan Sirekap yang kerap menimbulkan persoalan, menurut Ray Rangkuti, bisa saja dibawa dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 di DPR.

"Benar atau tidak abuse of power terjadi pada Pemilu 2024 termasuk pemilu legislatif," ucap Ray Rangkuti.

Selain mengusulkan pemberhentian total Sirekap, Ray Rangkuti berpendapat agar tidak terjadi kekacauan dan potensi kecurangan pada perhitungan berjenjang (Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK).

Maka sebaiknya, perhitungan suara di tingkat kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) langsung masuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Ray Rangkuti menilai sistem perhitungan berjenjang justru memperlambat perhitungan suara dan berpotensi terjadi kecurangan.

Oleh karena itu, dia menegaskan tidak perlu ada PPK.

BERITA VIDEO: Devara Putri, Otak Pembunuhan Indriana Dewi Jadi Caleg DPR RI, Raih 226 Suara
 

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved