Tegaskan Hak Angket Bukan Gertakan Paslon yang Kalah Pilpres 2024, Mahfud MD: Saya Pastikan Jalan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Mahfud MD mengatakan, dorongan hak angket soal Pemilu 2024 semakin kuat dari partai-partai yang akan mengusungnya di DPR RI.

Dirinya menganalogikan dorongan hak angket Ibarat ban, hak angket makin keras pompanya dan tidak akan digemboskan. 

"Saya pastikan hak angket itu jalan. Enggak ada itu digemboskan, malah makin keras pompanya nih," kata Mahfud seperti dikutip Sabtu (2/3/2024). 

Menurut dia, masyarakat banyak bertanya tentang masalah hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diproses Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. 

Ada kesan seolah-olah pengajuan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024 hanya gertakan dan prosesnya mandek.

Padahal semua itu telah diproses TPN Ganjar-Mahfud dan tinggal menunggu jadwal untuk diajukan. 

Dia menjelaskan, untuk mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2024 ke MK harus menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024. 

"Masalah gugatan ke MK, itu ada jadwalnya. Jadwal putusan KPU itu 20 Maret kan, berarti 3 hari sesudah itu masa mengajukan gugatan, jadi kalau diajukan sekarang enggak bisa," ujar Mahfud. 

Saat ini, lanjutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bukti-bukti dan tinggal menunggu MK membuka pendaftaran untuk gugatan hasil Pemilu 2024. 

Dia sangat menyayangkan banyak pihak yang tidak mengerti tentang jadwal dan tahapan pemilu justru beropini seolah-olah TPN diam saja menunggu putusan KPU. 

"Dari TPN, tim hukum kami sudah siap, sudah lengkap bukti-buktinya. Begitu MK buka kita langsung daftar, jadi jangan dibilang loh kok diam aja. Enggak diam, memang harus nunggu keputusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru 3 hari sesudah itu sidang MK dibuka, jadi jangan dibilang diam kami bergerak terus," ungkap Mahfud. 

Mahfud juga menyampaikan, langkah yang sama juga dilakukan  partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dan dikoordinasikan dengan partai pengusung paslon nomor urut 1. 

Dia memastikan partai pengusung paslon nomor urut 3 dan 1 sama-sama bertekad mengajukan hak angket dan tinggal menunggu masa Sidang DPR dibuka. 

"Ada yang ngomong angket tuh cuma gertak-gertak, loh nunggu sidang DPR dong. Kalau enggak di sidang DPR, angket mau diserahkan ke mana, ke rumahmu memangnya?" ungkap Mahfud. 

Dia menegaskan, masing-masing partai pengusung telah memiliki bukti-bukti yang kuat dan sudah bertekad untuk mengajukan hak angket secara resmi dalam sidang DPR.

Mahfud menjelaskan, meskipun bukan orang partai yang turut menandatangani pengajuan hak angket, dirinya terlibat dalam memberikan saran dan masukan tentang substansi dari hak angket yang akan diajukan. 

"Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan sebagai orang partai atau parlemen, tapi saya ikut untuk memastikan hak angket itu jalan karena saya ikut memberikan saran tentang substansinya gitu," tutur Mahfud. 

Dia menambahkan, masyarakat jangan disesatkan dengan narasi dan opini seolah-olah hak angket hanya gertakan dari partai politik yang kalah dalam Pemilu 2024.

Bahkan, ada juga yang menyebut kemungkinan pengajuan hak angket digemboskan, alias ada partai pengusung yang mundur. 

"Jangan masyarakat disesatkan wah hak angket itu gertakan aja, enggak akan diajukan, ini sudah firm, tinggal tunggu sidang DPR. Justru makin keras pompanya nih, gak akan digembos ya," imbuhnya. 

Pendukung Ganjar-Mahfud Desak Hak Angket

Relawan Ganjarist mendukung hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2024.

Ketua Umum Ganjarist, Krist Tjantra mengatakan, hak angket dapat menyelesaikan masalah kecurangan Pemilu.

"Kami mengajak masyarakat mendukung Hak Angket di DPR agar persoalan-persoalan yang selama ini terus disuarakan oleh banyak pihak terkait pelanggaran Pemilu selama proses Pilpres 2024 dapat diusut tuntas," ujar Krist kepada Wartakotalive.com, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Serius Soal Hak Angket, Pengamat: Peran Surya Paloh Ditunggu

Menurut Krist, hak angket ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses menggugat ketiga ada dugaan Pemilu curang.

Ia mengaku, jika proses demokrasi dibumbui dengan kecurangan, maka yang dirugikan adalah rakyat Indonesia.

"Sejak tahap awal hingga hari pemungutan suara di Pilpres 2024 ini, yang banyak dipersoalkan adalah terkait kecurangan dan manipulasi hasil coblosan. Itu berarti yang dirugikan adalah masyarakat yang punya hak pilih," ungkapnya.

Krist melanjutkan, hak angket yang dilakukan di DPR RI ini sudah dijamin oleh Undang-undang dan sifatnya konstitusional.

Ia menambahkan, DPR RI bisa melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Baca juga: Temuan Roy Suryo Akan Dipakai PDIP untuk Mengajukan Hak Angket DPR RI

"Apalagi dugaan kecurangan sudah mengarah pada keterlibatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diutarakan beberapa pakar politik," tutur Krist.

"Oleh karena itu, indikasi kecurangan Pemilu 2024 telah melampaui pelanggaran administrasi. Kecurangan ini harus diselesaikan melalui hak angket di DPR," tambah Krist.

Pengamat politik senior, Ikrar Nusa Bhakti dalam program Satu Meja yang disiarkan Kompas TV, Rabu (28/2/2024) malam, mengatakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan pemilihan umum (Pemilu) 2024 wajib dilakukan.

Dia meyakini bahwa mekanisme hak angket bisa ditempuh.

Baca juga: Geruduk Kantor KPU Bogor, Koalisi Masyarakat Anti Hoax Dukung Hak Angket

Sebab, menurut Ikrar, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden ikut-ikutan menjadi peserta pemilu, bukan hanya partai politik (parpol).

Ikrar pun mengungkit salah satu peserta Pemilu 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau buat saya, saya masih punya keyakinan. Dan itu (hak angket) memang wajib untuk dilakukan," ujarnya.

"Karena ini pertama kalinya dalam sejarah, ini yang jadi peserta pemilu itu bukan cuma partai politik, tapi juga presiden," tegas Ikrar.

"Dan yang sibuk dalam bermain-main politik itu bukan partai politik, tapi lagi-lagi Presiden. Kenapa demikian? Karena kebetulan anaknya menjadi calon wakil presiden," lanjutnya.

Ikrar menjelaskan, bantuan sosial (bansos) pemerintah juga dimanfaatkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu.

Dia meyakini bansos memang diberikan kepada semua masyarakat, tanpa melihat apakah orang itu mendukung pasangan calon (paslon) nomor 1, 2, atau 3.

Akan tetapi, Ikrar curiga ada bisikan pesan dari penyalur bansos agar masyarakat yang menerima harus mencoblos paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

"Kemudian dari anggarannya, bansos itu berapa anggaran yang dikeluarkan. Yang tadi Bung Masinton mengatakan bahwa tiga kali dirapel dalam satu kali itu kan Rp 600 ribu ya. Itu teman-teman caleg enggak bakalan menang untuk melawan amplop yang besarnya cukup besar," ucap Ikrar.

Kemudian, Ikrar menyinggung soal pengerahan aparat di Pemilu 2024 ini juga sangat masif.

Dia lantas meminta semua pihak, baik yang menang ataupun kalah, untuk mewaspadai hal tersebut.

"Kenapa demikian? Kalau ini menjadi preseden yang buruk, kemudian berlanjut pada pemilu yang akan datang, pemilu yang akan datang lagi bagaimana masa depan demokrasi kita?" katanya.

Ikrar juga menyayangkan politik uang kini tidak hanya berasal dari kantong masing-masing caleg, melainkan juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Itu benar-benar luar biasa buat saya. Makanya kemudian saya katakan ini adalah seakan-akan pemerintah melawan partai-partai politik," ujar Ikrar.

Diketahui, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi sosok yang menggulirkan wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Belakangan, capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut mendukung langkah Ganjar tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Taslim menegaskan bahwa kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendorong agar hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 berjalan terus.

"Jadi kalau di 01 angket ini sudah clear, harus jalan," ujar Hermawi.

Hermawi mengatakan, usai calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggulirkan wacana hak angket, tiga sekjen partai pengusung Anies-Muhaimin langsung bertemu.

Dalam pertemuan tersebut, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencapai kesimpulan bahwa mereka akan mendukung hak angket.

"Masing-masing dengan tim, masing-masing dengan troli-troli, mereka sudah kerja dua hari. Kita verifikasi. Kita sampai pada kesimpulan, kita meski mendukung angket," ucapnya.

"Kita ingin buktikan semua komplain dan keluhan masyarakat ada dalam bentuk CD, ada dalam bentuk rekaman, dan segala macam," lanjut Hermawi.

"Itu makanya waktu konpers saya dan dua sekjen lain mengatakan kita menanti tindak lanjut dari Pak Ganjar. Besoknya, para ketua-ketua umum," ujarnya lagi.

Meski demikian, Hermawi mengaku pihaknya juga harus berpikir secara realistis. Mereka tidak bisa mendorong hak angket sendirian di DPR.

Sebab, pada akhirnya, hak angket akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk dilakukan voting.

"Tapi kita realistis juga kan tidak bisa sendiri. Baru bersama-sama PDIP. Nanti ujungnya kan voting di paripurna, pasti voting," ucapnya.

"Kalau sekadar tanggal 5 mau usulkan dua fraksi, 25, kita bisa. Tapi nanti kalau di paripurna kita pasti mentok," kata Hermawi.

Hermawi pun mengungkit dipanggilnya semua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghadiri sidang di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (28/2/2024), terkait dugaan kebocora Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Hermawi menekankan bahwa kubu Anies ingin membuktikan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk dalam sejarah.

"Biar saja angket ini berlangsung, kita uji. Kami cuma ingin buktikan bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah. Kalau tidak, dibiarkan saja," ujar Hermawi.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News