Soal Makan Siang Gratis, Mahfud MD: Presiden dan Menteri Bicaranya Beda, Mulai Tak Terkoordinasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD kembali menanggapi simulasi program makan siang gratis yang digagas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di sekolah di Tangerang, Kamis (29/2/2024) kemarin.

Menurut Mahfud MD, saat ini sudah tidak terkoordinasi dengan baik lagi antara menteri dan Presiden Jokowi dalam menginformasikan soal program makan siang gratis yang merupakan program dan janji pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Kan saya sudah bilang, seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang. Menunggu nanti presiden baru, misalkan Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo. Menunggu itu," kata Mahfud usai jogging di kawasan GBK, seperti ditayangkan Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Artinya kata Mahfud, pembahasan program makan siang gratis di rapat kabinet, baiknya menunggu sesudah 20 Oktober 2024 atau pelantikan presiden baru.

"Agar lebih etis. Itu kan karena itu," kata Mahfud.

"Tapi sekarang ini bicaranya beda-beda. Presidennya bilang ndak bicarakan itu, menterinya bilang iya, ya macam-macam sudah. Karena ini sudah mulai gak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.

Baca juga: Airlangga Ungkap Anggaran Program Makan Siang Gratis Akan Gunakan Dana BOS

Saat ditanya tanggapannya apakah soal program makan siang gratis ini mesti dibuat menko khusus tersendiri, Mahfud menyerahkannya kepada pemerintah baru.

"Ya, terserah saja pada presiden terpilih," ujar Mahfud.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024), membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

Baca juga: Timnas AMIN Curiga Ada Kompromi Jokowi dan Prabowo Soal Bahas Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

Makan siang dan susu gratis merupakan andalan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Ndak ada, ndak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI/Polri di Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Ia mengatakan kondisi itu untuk mempercepat dan mempermudah presiden dan pemerintahan periode selanjutnya untuk bekerja, sehingga mereka tidak perlu kembali mengajukan anggaran kepada DPR.

"Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan (program makan siang)," ujarnya.

Keterangan Jokowi itu berbeda dengan apa yang disampaikan sejumlah menteri dalam kabinet Indonesia maju, yang menghadiri rapat tersebut pada awal pekan ini.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia misalnya, ia menyebut program makan siang dan susu gratis ala Prabowo-Gibran dibahas dalam sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2) lalu.