Soal Pembahasan Program Makan Siang Gratis, Timnas AMIN Curiga Ada Kompromi Jokowi dan Prabowo

Total anggaran biayanya sebesar Rp 193,2 triliun. Perhitungan tersebut mengasumsikan defisit anggaran tahun 2025 kurang dari 2,5 persen PDB dan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 hingga 5,6 persen.

Sebagai perbandingan, defisit fiskal Indonesia pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB, sedangkan target ekonomi tumbuh sebesar 5,2 persen.

Biaya tersebut akan turun sekitar sepertiga dari totalnya jika program ini hanya ditawarkan kepada anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah.

US News mengulas soal program makan siang gratis dalam artikel berjudul "Indonesia Prabowo's School Meal Programme to Cost $7.7 Billion in First Year".

Media asal Amerika Serikat ini menyatakan, program Prabowo membutuhkan biaya yang sangat mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia.

US News memberitakan, tim Prabowo-Gibran akan menggelontorkan total biaya Rp 450 triliun untuk mencapai tahap akhir program ini pada 2029.

Namun, dibutuhkan biaya 100-120 tiliun pada tahun pertama di 2025. Tim Prabowo juga memperkirakan program ini membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, 4 juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan setiap tahun.

Di sisi lain, media tersebut juga menyoroti undang-undang Indonesia melarang defisit fiskal tahunan melebihi 3 persen PDB agar menjamin pengelolaan kebijakan fiskal yang bijaksana.

Negara Abai

Financial Post merilis artikel berjudul "Free Milk and Cash Gifts Raise Risks to Indonesia and Thailand Ratings" terkait program makan siang gratis.

Media Kanada tersebut mengungkapkan, pemimpin baru Indonesia berisiko mengabaikan batasan anggaran negara demi memenuhi janji kampanye yang mahal berupa pemberian makan siang gratis.

Baca juga: Golkar Sebut Program Makan Siang Gratis Bakal Dibahas di APBN 2025 Setelah Prabowo-Gibran Dilantik

Financial Post menyoroti mahalnya biaya program tersebut diperkirakan memengaruhi defisit anggaran negara. Para pakar ekonomi bahkan telah memperingatkan peningkatan risiko fiskal jangka menengah di Indonesia.

Ahli menyebut, penerapan kebijakan tersebut kemungkinan besar hanya memberikan pertumbuhan sementara dan sulit dipertahankan.

Sebaiknya, dana itu digunakan untuk bidang lain yang lebih produktif seperti infrastruktur.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News