Pilpres 2024

Soal Pembahasan Program Makan Siang Gratis, Timnas AMIN Curiga Ada Kompromi Jokowi dan Prabowo

Timnas AMIN) mencurigai alasan pemerintah memasukkan pembahasan program makan siang gratis dalam APBN 2025.

nextpolicy.org via tribun trend
Program makan siang gratis yang dibahas dalam rapat kabinet paripurna mendapat sorotan tajam dari Bank Dunia. Mereka minta dicermati terutama soal angaran 

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - Program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menuai kritikan.

Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Timnas AMIN) mencurigai alasan pemerintah memasukkan pembahasan program makan siang gratis dalam APBN 2025.

Menurut Jubir Timnas AMIN, Angga Putra Fidian ada kompromi antara Presiden Jokowi dan Prabowo.

Pasalnya, program makan siang gratis dan susu gratis tersebut dibahas dalam rapa kabinet beberapa waktu lalu.

Angga mengatakan bahwa memang perlu ada sinkronisasi program kerja menuju rezim baru.

Namun yang menjadi masalah, KPU belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024.

Baca juga: Timnas AMIN Curiga Ada Kompromi Jokowi dan Prabowo Soal Bahas Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

"Seharusnya ketika beda pemerintahan harusnya ada tim sendiri dan baiknya dilakukan setelah resmi pengumuman KPU dan sebenarnya justru kenapa buru-buru banget gitu ya. Jangan-jangan memang ada sesuatu nih,” kata Angga saat dihubungi, Rabu (28/2/2024).

"Karena semuanya mau dipagerin dari awal, bahkan sebelum ada KPU pengumuman gitu. Itu sih yang memang jadi hal yang kurang pantas aja secara etik," ujar Angga.

Angga kembali menyindir sejak awal sudah melanggar etik, dan seharusnya Prabowo secara transparan menunjuk siapa orang yang akan mengemban tugas dalam tim transisi kebijakan.

"Sebenarnya pemenangnya Pak Prabowo yang harusnya menentukan program ya, Pak Prabowo," ucap Angga.

"Yang harusnya menentukan siapa yang menyusun tim transisinya juga Pak Prabowo, bukan malah Pak Jokowi. Jadi malah melegitimasi kemenangan Pal Prabowo si menurut saya," jelas Angga.

BERITA VIDEO: Temuan Roy Suryo Akan Dipakai PDIP untuk Mengajukan Hak Angket DPR RI
 

Program Makan Siang Gratis Disorot Media Asing Karena Ancam Anggaran Negara

Di sisi lain, sejumlah media asing mulai menyoroti pogram makan siang gratis yang merupakan janji calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto.

Sorotan diantaranya karena menyangkut biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan siang gratis tersebut dianggap mengancam anggaran negara atau APBN. 

Sebelumnya diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas program tersebut bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju meski Prabowo belum resmi jadi presiden Indonesia.

Berikut isi pemberitaan sejumlah media asing yang membahas program makan siang gratis yang akan diterapkan Prabowo.

New Naratif memberitakan program makan siang gratis berjudul "What Can We Expect from Prabowo-Gibran’s Regime in Alleviating Poverty and Precarity in Indonesia?".

Media yang berbasis di Malaysia ini menyebut, Prabowo-Gibran merancang program makan siang dan susu gratis untuk mengentaskan kemiskinan. Ini sesuai dengan tujuan Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Pimpinan Banggar DPR Sebut Pembahasan Makan Siang Gratis oleh Kabinet Jokowi Tak Wajar

Meski begitu, media ini juga menyoroti program tersebut mendapatkan kritikan karena didanai dari pemotongan subsisi bahan bakar.

Asia News Network menuliskan program Prabowo-Gibran tersebut dalam artikel "Prabowo Team Says Poor Regions Will Get Free Meals First".

Media asal Singapura tersebut menyebut, program makan siang dan susu gratis ditujukan untuk 82,9 juta anak sekolah secara bertahap.

Anak-anak yang tinggal di kawasan pedesaan akan diutamakan.

Mereka mengutip pernyataan anggota tim kampanye Prabowo-Gibran Drajad H. Wibowo yang mengatakan setiap anak akan mendapatkan makan siang senilai Rp 15.000 dengan isi telur, ayam, atau sapi.

Produk makan siang tersebut akan didistribusikan ke sekolah atau melalui otoritas pemerintah daerah untuk didistribusikan kepada individu yang dituju.

Anggaran Indonesia berpotensi defisit

Reuters menerbitkan berita "Indonesia May Widen Fiscal Deficit to Fund Free School Lunch, Document Shows" terkait program makan siang gratis Prabowo.

Media Inggris ini mengungkapkan, program unggulan Prabowo-Gibran tersebut akan berpotensi memperluas defisit anggaran Indonesia.

Sebab data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan program tersebut dapat menambah defisit anggaran sebesar 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2025 jika diterapkan.

Baca juga: Jokowi Buka Suara Soal Cawe-cawe Makan Siang Gratis, Beri Kemudahan Pemerintahan Selanjutnya

Hal ini terjadi jika 58 juta anak usia satu tahun hingga akhir sekolah dasar menerima satu kali makan senilai Rp 15.000 selama lima hari dalam seminggu.

Total anggaran biayanya sebesar Rp 193,2 triliun. Perhitungan tersebut mengasumsikan defisit anggaran tahun 2025 kurang dari 2,5 persen PDB dan pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,3 hingga 5,6 persen.

Sebagai perbandingan, defisit fiskal Indonesia pada 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen PDB, sedangkan target ekonomi tumbuh sebesar 5,2 persen.

Biaya tersebut akan turun sekitar sepertiga dari totalnya jika program ini hanya ditawarkan kepada anak-anak dari rumah tangga berpendapatan rendah.

US News mengulas soal program makan siang gratis dalam artikel berjudul "Indonesia Prabowo's School Meal Programme to Cost $7.7 Billion in First Year".

Media asal Amerika Serikat ini menyatakan, program Prabowo membutuhkan biaya yang sangat mahal dan dapat merusak rekam jejak disiplin fiskal Indonesia.

US News memberitakan, tim Prabowo-Gibran akan menggelontorkan total biaya Rp 450 triliun untuk mencapai tahap akhir program ini pada 2029.

Namun, dibutuhkan biaya 100-120 tiliun pada tahun pertama di 2025. Tim Prabowo juga memperkirakan program ini membutuhkan 6,7 juta ton beras, 1,2 juta ton ayam, 500.000 ton daging sapi, 1 juta ton ikan, 4 juta kiloliter susu, serta sayuran dan buah-buahan setiap tahun.

Di sisi lain, media tersebut juga menyoroti undang-undang Indonesia melarang defisit fiskal tahunan melebihi 3 persen PDB agar menjamin pengelolaan kebijakan fiskal yang bijaksana.

Negara Abai

Financial Post merilis artikel berjudul "Free Milk and Cash Gifts Raise Risks to Indonesia and Thailand Ratings" terkait program makan siang gratis.

Media Kanada tersebut mengungkapkan, pemimpin baru Indonesia berisiko mengabaikan batasan anggaran negara demi memenuhi janji kampanye yang mahal berupa pemberian makan siang gratis.

Baca juga: Golkar Sebut Program Makan Siang Gratis Bakal Dibahas di APBN 2025 Setelah Prabowo-Gibran Dilantik

Financial Post menyoroti mahalnya biaya program tersebut diperkirakan memengaruhi defisit anggaran negara. Para pakar ekonomi bahkan telah memperingatkan peningkatan risiko fiskal jangka menengah di Indonesia.

Ahli menyebut, penerapan kebijakan tersebut kemungkinan besar hanya memberikan pertumbuhan sementara dan sulit dipertahankan.

Sebaiknya, dana itu digunakan untuk bidang lain yang lebih produktif seperti infrastruktur.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved