Pilpres 2024

Program Makan Siang Gratis Masuk RAPBN yang Disusun Pemerintahan Jokowi, Mahfud MD: Tidak Tepat

Mahfud MD menilai masuknya program makan siang gratis dalam RAPB 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi, sangatlah tidak tepat.

Istimewa/ akun instagram @mohmahfudmd
Calon wakil presiden nomor 03 Mahfud MD menilai masuknya program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sangatlah tidak tepat. Sebab, menurut Mahfud, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai masuknya program makan siang gratis dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, sangatlah tidak tepat.

Sebab, menurut Mahfud, RAPBN 2025 disusun berdasarkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sedangkan makan siang gratis adalah program yang ditawarkan oleh pemerintahan baru apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan (siang) gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Senin (26/2/2024).

Menurut Mahfud, program pemerintahan baru semestinya dimasukkan dalam APBN Perubahan 2025 pada Juni 2025 mendatang.

Akan tetapi, ia menilai hal ini bukan hal yang perlu dipersoalkan secara berlebihan.

Baca juga: Menteri Kabinet Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, TPN Ganjar-Mahfud Nilai Tidak Pantas

Mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan ini pun tidak menjawab ketika ditanya apakah langkah pemerintah tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Enggak apa-apa lah, itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud.

Mahfud juga tidak mempersoalkan pemerintahan Jokowi yang sudah membahas program tersebut meski Prabowo-Gibran belum ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Baca juga: Mahfud MD: Hak Angket Tak Bisa Batalkan Hasil Pemilu 2024, Tapi Bisa Impeachment Presiden Jokowi

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya, mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga," kata Mahfud.

"Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain, ya itu saja kalau saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved