Mahfud MD Kritik Langkah Jokowi Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

Dia berpendapat bahwa program makan siang gratis tidak bisa disesuaikan dengan postur APBN yang sekarang sedang dalam keadaan tidak baik. 

"Kita ketahui bahwa penggelontoran bansos pun akhirnya membuat Menteri Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir 6 triliun," tutur Chico.

Baca juga: Banyak Kritik Soal Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut, Tenang Saja

Belum lagi, kata Chico, saat ini harga beras semakin tinggi, harga bahan pokok tinggi. 

"Tentunya ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini," imbuhnya.

Adapun para menteri di Kabinet Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna pada Senin (26/2/2024).

Sidang ini dipimpin langsung Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta.

Adapun per hari ini pukul 16.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran tetap unggul berdasarkan perhitungan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Prabowo-Gibran mendapat perolehan suara 58,85 persen dengan total data yang masuk dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia baru mencapai 77,21 persen.

Sementara pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar hanya mendapatkan raihan suara sebanyak 24,4 persen.

Lalu, pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo - Mahfud MD, hanya 16,71 persen.

Menkeu Hitung Program Makan Siang Gratis

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani buka suara terkait program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya masih akan menghitung antara program baru yang bakal masuk termasuk makan siang gratis dengan program yang sudah direncanakan oleh tiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Sosok yang akrab disapa Ani ini juga menjelaskan penghitungan program makan siang gratis ini akan dilakukan hingga bulan depan.

"Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing Kementerian/Lembaga," katanya dikutip dari Tribunnews.com.