Mahfud MD Kritik Langkah Jokowi Bahas Anggaran Program Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Nuri Yatul Hikmah

WARTAKOTALIVE.COM, PALMERAH — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menanggapi soal program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka dalam rapat APBN 2025, Senin (26/2/2014).

Tak hanya dibahas, kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo juga sudah mengkaji pagu indikatif sebagai tahapan awal penyusunan APBN 2025.

Menurut Mahfud, langkah tersebut kurang tepat lantaran belum waktunya dibahas sekarang.

"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," ujar Mahfud MD saat ditemui di Bentara Budaya, Palmerah, Jakarta Barat, Senin.

Dia berpendapat, pagu anggaran untuk makan siang gratis bisa dimasukkan ke dalam APBN perubahan pada Juni 2025, apabila Prabowo-Gibran resmi dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI.

Oleh sebab itu, dia merasa pembahasan program makan siang gratis itu masih terlalu cepat.

Kendati demikian, Mahfid mengaku tidak terlalu ambil pusing maupun memprotes hasil rapat kabinet itu. 

Dia menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada masyarakat.

"Ya enggak apa-apa, mungkin antisipasi. Kalau nanti diputuskan menang, ini programnya. Mungkin saja itu. Kan tidak apa-apa juga, Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," pungkasnya. 

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mulai membahas dan memasukkan program-program baru dari presiden terpilih dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RAPBN Tahun 2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu program ikonik yang mulai diperhitungkan adalah makan siang gratis yang ditawarkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Ya memang harus memasukkan program-program ikonik dari presiden terpilih. Tentu saja itu diperhitungkan, dan Bappenas sedang menyusun itu," kata Suharso usai Rapat Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Suharso menuturkan, pembahasan program ikonik itu diperlukan agar wacana keberlanjutan setelah pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap terealisasi.

Kendati begitu, penyusunan ini baru tahap awal, RKP dan RAPBN yang lebih rinci akan tersusun usai hasil hitung manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi hasil hitung resmi Pilpres 2024 keluar.