Golkar Ingatkan Parpol Lain yang Ingin Gabung, Tak Ada Gunanya Jika Hanya untuk Dapat Jatah Menteri

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo mengingatkan bahwa jumlah kementerian di kabinet sangat terbatas.

Untuk itu, kata Firman, partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang ingin bergabung di pemerintahan selanjutnya yakni Prabowo-Gibran, tidak kecewa jika nantinya tidak mendapat jatah menteri. 

Firman Soebagyo mengakui kerja sama dalam membangun bangsa dengan bergabungya parpol lain di luar koalisi, sangat penting.

Akan tetapi, kata Firman, bukan berarti jika telah gabung ke pemerintah, mereka harus mendapatkan posisi menteri.

Menurutnya dengan semakin banyaknya unsur yang bergabung, maka semua harus menyadari ada keterbatasan posisi yang harus diisi dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.

Hal ini, ujar Firman, tidak disadari oleh banyak partai lain yang ingin bergabung.

Baca juga: Demokrat Tak Mau Berandai-andai soal Jatah Menteri usai Pertemuan SBY-Jokowi di Istana Bogor

Dikhawtirkan kata dia, konsep penggabungan nantinya berakhir menjadi tidak efektif dan efisien. 

"Oleh karena itu, penggabungan ini proporsional saja begitu. Tetapi, semua harus bersepakat untuk itu. Kalau kita bicara konsepnya itu efisiensi dan efektivitas, ya, tidak ada gunanya kalau bergabung itu tujuannya adalah semuanya kepengin jadi menteri," ujar Firman saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).

Firman menambahkan pembagian kue kekuasaan tidak melulu harus di kementerian atau kabinet.

Baca juga: Dikabarkan Bakal Dapat Jatah Menteri dan Wamen di Kabinet Indonesia Maju, PAN dalam Posisi Menunggu

Tetapi, kata dia bisa di banyak tempat lain.

Mereka ujar Firman bisa berpartisipasi melalui legislatif, dunia usaha, atau bahkan di sektor yudikatif.

Firman juga tidak sepakat apabila kekritisan parpol di parlemen nanti menjadi berkurang karena telah bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. 

Ia menilai meski berada di pemerintahan, parpol tersebut juga haris mengkritik kebijakan pemerintaha, selama isinya obyektif, konstruktif, dan proporsional.

"Kalau menteri itu melakukan kebijakan yang salah, kita diam, tidak seperti itu. Check and balances itu, tetap penting." ujar Firman.

Sementara bagi partai yang bakal menjadi oposisi, menurut Firman tidak baik jika mereka ingin menjatuhkan kekuasaan atau pemerintahan.