Yusril Ungkap Parpol yang Kalah Tidak Dapat Gunakan Hak Angket Kecurangan Pemilu, Ini Penjelasannya

Gertak Politik

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor 03 Mahfud MD mengatakan usulan yang diungkapkan pasangan capresnya Ganjar Pranowo soal hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu adalah urusan partai politik yang ada di parlemen.

Karenanya Mahfud MD mengaku tidak tahu apakah hak angket usulan Ganjar, hanya berupa gertakan politik saja seperti yang dikatakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

"Saya ndak tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak atau enggak, saya tidak tahu dan tidak ingin tahu juga," kata Mahfud usai bertemu Menko Polhukan Hadi Tjahjanto, seperti ditayangkan Kompas TV, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Janggal, Yusril Ihza Mahendra Minta Dugaan Kasus Pemerasan Terhadap SYL oleh Firli Bahuri Dihentikan

Karenanya Mahfud mengaku tidak ikut-ikutan soal urusan hak angket dan tidak ada koordinasi dengan partai politik pengusungnya.

"Jadi saya tidak ikut-ikut urusan dengan partai. Gak ada keharusan (koordinasi). Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu Pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai, partai itu ya DPR. DPR kan partai-partai," kata Mahfud.

Karenanya ia enggan berkomentar soal hak angket serta hak interpelasi di DPR.

"Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi.Iurusan partai-partai, mau apa enggak," katanya.

"Kalau tidak mau juga, saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon saja, mengantarkan. Kalau paslon itu sampai ada ketukan terakhir dari KPU. Ini yang sah, sudah," ujar Mahfud.

Saat ditanya secara pribadi, apakah mendukung hak angket atau tidak, Mahfud menjawab diplomatis.

"Gak perlu dukungan saya. Mendukung juga gak ada gunanya, kalau DPR enggak," ujar Mahfud.

Ketika ditanya apakah nanti akan berada di luar pemerintahan jika memang pasangan Prabowo-Gibran yang menang Pilpres sesuai hitung cepat sejumlah lembaga survei, Mahfud mengaku enggan berandai-andai.

"Jangan berandai andai. Ini belum ada perhitungan kok, belum selesai. Kita tidak mau berandai andai. Terlalu jauh. Yang penting kita semua berperan untuk memperbaiki negara ini," kata Mahfud.

Pernyataan Jimly

Sebelumnya Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menilai usulan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024, waktunya tak cukup untuk direalisasikan.