Pilpres 2024
Ganjar Usul DPR Ajukan Hak Angket, KPU Sarankan Lapor Bawaslu Saja Jika Ada Kecurangan
Ganjar mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Feryanto Hadi
Golkar tak setuju hak angket
Partai Golongan Karya (Golkar) merespons usulan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR.
Ketua Bappilu Partai Golkar, Maman Abdurrahman menilai, jika pengajuan hak angket itu belum perlu dilakukan.
"Sampai sejauh ini, kalau tanya ke saya secara pribadi, saya ingin sampaikan belum saatnya kita masuk dalam wilayah itu. Kenapa? Karena proses perhitungan lagi dijalankan, ngapain, kita belum tahu hasil penghitungan," kata Maman di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).
Menurut Maman, siapapun boleh memiliki pandangan dan berpendapat.
Namun, perihal dugaan kecurangan, menurutnya kata Maman, dapat diadukan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada
"Kita punya panwaslu, kita punya aparat penegak hukum, dan punya institusi-institusi hukum lainnya. Silakan saja berproses," tutur Maman.
Baca juga: Ganjar Yakin Ada Anomali, Desak DPR Panggil Penyelenggara Pemilu demi Ungkap Kecurangan
Lebih jauh, Maman menuturkan dalam setiap perhitungan suara di tingkat TPS hingga provinsi disaksikan oleh saksi dari setiap partai.
Karena itu lanjut Maman, setiap kecurangan yang ada harusnya dicatat oleh para saksi yang menyaksikan.
"Sepengetahuan kita, di setiap tingkatan itu ada saksi-saksi dari semua partai. Ada saksi dari PDIP, yang kita ketahui loh saksi-saksi dari PDIP ini luar biasa militan. Lalu di 01 itu ada PKS, saksi-saksi dari PKS itu kita sangat ketahui sekali itu luar biasa militan, hampir tidak ada yang lewat itu dari pencatatan teman-teman PKS," ujar Maman.
"Nah apabila ada permasalahan, tentunya disaksikan semua. Jadi saya rasa, apabila ada potensi-potensi kecurangan, ya silakan. Itu biarkan pada saksi-saksinya nanti yang akan nge-record, mencatat itu semua dan kalau memang ada betul-betul permasalahan kecurangan, ya dimasukkan kepada mekanisme yang ada," imbuhnya.
Sebelumnya, Calon presiden nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Capres nomor urut 3 itu juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu.
Baca juga: Ganjar Usul Hak Angket DPR Bongkar Pemilu Curang, Pakar Sebut tak Mudah: Butuh Bukti yang Ilmiah
Politikus berambut putih itu juga mengatakan, bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.
“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Tegaskan Pemangkasan Makan Bergizi Rp 7.500 Cuma Isu |
![]() |
---|
Gibran Mundur dari Wali Kota Solo, Mardani Ali Sera Sebut Perlu Banyak Menyerap dan Siapkan Diri |
![]() |
---|
Menko PMK Muhadjir Sebut Transisi Pemerintahan Jokowi ke Prabowo Sudah Dibahas Dalam Rapat Kabinet |
![]() |
---|
AHY Dukung Prabowo Tambah Pos Kementerian dan Tak Persoalkan Berapa Jatah Menteri untuk Demokrat |
![]() |
---|
Prabowo-Gibran Ngopi Santai di Hambalang, Gerindra: Sangat Mungkin Bahas Format dan Formasi Kabinet |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.