Dinkes DKI Catat Banyak Anggota KPPS Terkena Penyakit Darah Tinggi dan Hipertensi Selama Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat penyakit terbanyak yang dialami oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2024.

Kepala Dinas Kesehatan DKI, Ani Ruspitawati, mengatakan bahwa dari catatan yang diterima pada 15 Februari 2024, penyakit terbanyak adalah tekanan darah tinggi dan hipertensi.

"Serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala," kata Ani, Minggu (18/2/2024).

Namun, Ani tidak membeberkan jumlah penyakit secara rinci, karena sampai saat ini proses pemungutan suara masih berlangsung.

Sebab, menurut Ani, masih ada sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pemungutan suara susulan akibat banjir pada 14 Februari 2024.

Ani mengungkapkan, pada 2019 lalu penyakit yang dialami oleh anggota KPPS paling banyak karena kronis, hipertensi dan diabetes.

Baca juga: Dr Ngabila Salama Tegaskan KPPS yang Meninggal Saat Bertugas Pemilu Wajib Diautopsi

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," jelas Ani.

Ani menuturkan bahwa ada 17 TPS yang melakukan pemungutan suara susulan dan pihaknya menerjunkan petugas kesehatan.

Beberapa TPS melaksanakan pemungutan suara pada Minggu (18/2/2024) dan sisanya masih menunggu dari KPU.

Lagi-lagi, Ani tidak membeberkan lokasi TPS yang hari ini melakukan pemungutan suara.

"Tapi kami siagakan dan perkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini," ucap Ani.

Baca juga: KPU RI Ungkap Pemicu Wafatnya Anggota KPPS Pemilu 2024 Akibat Kelelahan Hingga Komorbid

Layanan Kesehatan Terintegrasi

Di sisi lain, Dinas Kesehatan DKI menjamin kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. 

Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati mengatakan, pihaknya memberikan layanan kesehatan terintegrasi, termasuk dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ia mengaku, jaminan layanan kesehatan ini sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang pelaksanaan dukungan kesehatan terintegrasi dalam menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Jakarta.