PDIP Akan Tolak Tawaran Koalisi Prabowo-Gibran, Berada di Luar Pemerintah Atau Oposisi

Menanggapi pernyataan Zulhas, Jokowi menyebut bahwa PAN merupakan partai koalisi pemerintah.

Sehingga, menurutnya, wajar saja jika pemerintah jadi keluarga PAN.

"PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN," kata Jokowi, 11 Desember 2023.

Tanggapan PDIP

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa secara konstitusi, Indonesia adalah negara hukum yang dipimpin oleh seorang presiden.

Oleh sebab itu, sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.

Menurut Hasto sebagai negara bukan parlementer maka tidak ada istilah oposisi.

"Dari pengalaman PDIP 2004 dan 2009, posisi saat itu adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata dia, dilansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, posisi PDIP di luar pemerintah artinya saat ada kebijakan yang pro rakyat, PDIP akan mendukung.

Namun jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, PDI-P akan mengeluarkan sikap.

Terkait proyeksi pemerintahan Indonesia 2024, Hasto menyampaikan bahwa PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Juara tapi Partainya Kalah dari PDIP, Pengamat: Caleg Gerindra Terlena

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance.

Hal seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, ketika Partai Demokrat berkuasa di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, PDI-P juga berada di luar pemerintahan.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hubungan dengan Jokowi Dinilai Jadi Salah Satu Alasan PDI-P Akan Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres"

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News