PDIP Akan Tolak Tawaran Koalisi Prabowo-Gibran, Berada di Luar Pemerintah Atau Oposisi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pengamat politik Adi Prayitno menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mengambil langkah politik di luar pemerintah dan tak akan menerima tawaran dari Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka seandainya Prabowo menjadi pemenang Pilpres. 

Diketahui, PDI-P mengusung capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count pemungutan suara dari sejumlah lembaga survei, Prabowo unggul jauh dari dua kompetitornya.

“Kalau melihat potensi dan garis politiknya selama ini setiap PDI-P kalah pemilu dia oposisi dan tidak pernah mau menjadi bagian dari pemenang,” kata Adi saat dihubungi, Sabtu (17/2/2024).

“Nah kita tinggal tunggu apakah konsistensinya itu tetap,” sambung Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) itu.

Adi menyebut ada dua alasan yang bisa dilihat publik terkait peluang PDI-P akan menjadi oposisi jika Prabowo-Gibran yang memenangkan pemilu.

Baca juga: Banyak Kritik Soal Makan Siang Gratis, Gibran: Saya Belum Dilantik Sudah Pada Ribut, Tenang Saja

Salah satunya, kata Adi, cawapres nomor urut 2 sekaligus anak Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut menjadi faktor pengahalang PDI-P bergabung dengan koalisi Prabowo.

“Harus diakui bahwa ada faktor Gibran yang sepertinya menjadi penghalang antara PDI-P dengan Prabowo akan berkoalisi, karena apapun Gibran kan bagian dari Jokowi, yang kita tahu bahwa Jokowi dan PDIP tidak sedang baik-baik saja,” ujar dia.

Adi menambahkan, alasan lainnya adalah pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menyatakan PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

“Karena kalau melihat variabelnya bahwa PDI-P itu mau jadi oposisi saya kira dua. Pernyataan Hasto, ya hasto orang nomor dua di partai,” ucap Adi.

Sebelumnya diberitakan, hubungan Presiden Jokowi dan PDI-P dinilai bermasalah setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Baca juga: Koalisi Perubahan Pecah, PKS dan NasDem Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: PKB dan PDIP Oposisi

Bahkan, Presiden Jokowi pernah mengaku nyaman dalam hubungannya dengan Partai Golkar.

Golkar pun tak menampik bahwa ada sinyal Jokowi hendak bergabung.

Sebelum itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga pernah menyebut bahwa Jokowi telah bergabung ke PAN dan tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.

"Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Sudah enggak (Partai) yang lama, ribut terus," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu saat kampanye di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (9/12/2023), dikutip dari Tribunnews.com.

Menanggapi pernyataan Zulhas, Jokowi menyebut bahwa PAN merupakan partai koalisi pemerintah.

Sehingga, menurutnya, wajar saja jika pemerintah jadi keluarga PAN.

"PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN," kata Jokowi, 11 Desember 2023.

Tanggapan PDIP

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa secara konstitusi, Indonesia adalah negara hukum yang dipimpin oleh seorang presiden.

Oleh sebab itu, sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.

Menurut Hasto sebagai negara bukan parlementer maka tidak ada istilah oposisi.

"Dari pengalaman PDIP 2004 dan 2009, posisi saat itu adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun," kata dia, dilansir dari Kompas.com.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, posisi PDIP di luar pemerintah artinya saat ada kebijakan yang pro rakyat, PDIP akan mendukung.

Namun jika ada kebijakan yang merugikan rakyat, PDI-P akan mengeluarkan sikap.

Terkait proyeksi pemerintahan Indonesia 2024, Hasto menyampaikan bahwa PDI-P siap berjuang di luar pemerintahan.

Baca juga: Prabowo Juara tapi Partainya Kalah dari PDIP, Pengamat: Caleg Gerindra Terlena

Sebagai partai yang berada di luar pemerintahan, mereka akan menjalankan tugas check and balance.

Hal seperti ini bukan kali pertama terjadi.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, ketika Partai Demokrat berkuasa di mana Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, PDI-P juga berada di luar pemerintahan.

”Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hubungan dengan Jokowi Dinilai Jadi Salah Satu Alasan PDI-P Akan Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres"

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News