Pembelian Alutsista

Prabowo Tunjuk Rekan Separtai Beli Jet Mirage, KMS Laporkan Dugaan Maladministrasi ke Ombudsman

Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan malaadministrasi pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) oleh Menhan Prabowo Subianto

KOMPAS/DEFRI WERDIONO
Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan dugaan maladministrasi pembelian Mirage 2000-5 bekas dari Qatar oleh Kemenhan dengan penunjukan langsung. Menhan Prabowo Subianto menunjuk langsung rekan separtai di PT Teknologi Militer Indonesia untuk pembelian alutsista tersebut 

Setelah itu, Ombudsman baru bisa memutuskan apakah aduan itu masuk kewenangan Ombudsman.

“Tapi kalau melihat sekilas dari penunjukkan langsung tentu kita tahu ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi, prasyarat gitu ya, yang kalau tidak dipenuhi ini bagian dari maladministrasi,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra menyatakan saat ini Kemenhan tidak memiliki kontrak pengadaan alutsista dengan PT TMI.

Adapun PT TMI disebut memiliki kontrak modernisasi alutsista.

Baca juga: Hotman Paris Sebut Pembuat Berita Hoaks Prabowo Korupsi Jet Mirage Orang Indonesia, Kantongi Namanya

Perusahaan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dokumen tersebut menyebut, rencana modernisasi alutsista memerlukan dana mencapai Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

"Terkait dengan PT TMI yang sekarang ini juga banyak berseliweran di media-media online kami sampaikan bahwa sampai titik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI," kata Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Muhammad Herindra dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (12/2/2024), seperti dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

Berdasarkan catatan Kompas.com, PT Teknologi Militer Indonesia pernah menjadi sorotan karena disebut terkait dengan tersebarnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Raperpres disebutkan, rencana modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Baca juga: Pengamat Intelijen: Jika Menang, Prabowo Hanya Dua Tahun Memerintah, dan Diganti Gibran

Merujuk pada salinan akta perusahaan PT TMI yang diterima Kompas.com, perusahaan itu didirikan pada 14 Agustus 2020 dengan bentuk perseroan tertutup.

Pengurus dan pemilik saham adalah Glenny H Kairupan sebagai komisaris utama, Harsusanto sebagai direktur utama, Judi Magio Yusuf sebagai komisaris, Mundasir sebagai direktur, dan Nugroho Widyotomo sebagai komisaris.

Glenny dan Magio adalah teman seangkatan Prabowo di Akademi Militer yang juga aktif di Partai Gerindra.

Harsusanto adalah mantan pimpinan PT PAL, sedangkan Nugroho adalah lulusan Akmil 1983 dan Mundasir lulusan Akmil 88A.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Maladministrasi Pembelian Alutsista ke Ombudsman"

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved