Henry Indraguna Ajak Semua Pihak Dukung Hilirisasi Nasional dan Pembatasan Ekspor Bahan Baku 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Hukum Profesor Henry Indraguna mengatakan bahwa DPR RI memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan program hilirisasi nasional. 

"Namun hingga saat ini, lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku menyebabkan hilirisasi gagal mencapai tujuan maksimalnya," ujar Henry Indraguna melalui pesan tertulis, Sabtu (9/8/2025).

Situasi ini, kata Henry justru menyebabkan pelaku industri hilir dalam negeri kekurangan bahan baku, sementara keuntungan ekspor dinikmati oleh pihak asing melalui bahan mentah bernilai tambah rendah.

Baca juga: Sandiaga Uno: Perang Dagang AS-China Jadi Momentum Diversifikasi Ekspor dan Hilirisasi Industri

"Oleh karena itu, DPR RI perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri, dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," ucap Guru Besar Unissula Semarang.

Henry yang juga Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar memberi saran untuk DPR RI terkait tidak berjalannya program hilirisasi akibat tidak adanya larangan ekspor bahan baku, dengan struktur formal, disertai landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.

“Penguatan Legislasi dan Pengawasan Ekspor Bahan Baku untuk Menjamin Keberhasilan Hilirisasi Nasional," terangnya.

Baca juga: Prabowo Pimpin Ratas Percepatan Hilirisasi di Hambalang, Fokus Ciptakan Lapangan Kerja

“Jika bahan baku terus diekspor mentah, industri kita hanya jadi penonton di rumah sendiri. Industri nasional sudah tidak berdaulat lagi sebagai arus utama pertumbuhan ekonomi,” imbuh Ketua DPP Ormas MKGR ini.

Henry mengingatkan ucapan tokoh ekonomi dunia Adam Smith yang menyebut kekayaan suatu bangsa bukan hanya pada apa yang dimilikinya, tetapi bagaimana ia mengelola sumber dayanya untuk kesejahteraan rakyat.  
 
"Akibatnya, harga bahan baku di dalam negeri melambung, pabrik sulit berproduksi, dan lapangan kerja pun tergerus. Ini bukan cuma soal ekonomi saja. Akan tetapi juga amanat konstitusi yang telah dilanggar," kata Henry.

Karena, menurutnya sangat jelas diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa bumi, kekayaan alam yang terkadang di dalam bumi pertiwi dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Henry yang juga menjabat Waketum DPP BAPERA mengatakan pelanggaran konstitusi yang dimaksud merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat.

Henry menunjukkan landasan hukum saat ini yang sejatinya sudah ada, yakni UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, khususnya Pasal 102 dan 103, yang mewajibkan pengolahan hasil tambang dilalukan di dalam negeri dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk melarang ekspor bahan mentah. 

Juga PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tak mematuhi aturan pengolahan. 

Ia juga menyoroti celah besar bahwa aturan ini hanya berlaku untuk sektor pertambangan. 

“Sedangkan komoditas lain seperti arang, kakao, atau rotan masih bebas di ekspor tanpa dilakukan upaya pengolahan. Dengan fakta ini terjadi kekosongan hukum yang harus segera ditutup,” paparnya.
 
Dampaknya, kata dia, nyata kepada industri hilir, yang seharusnya jadi tulang punggung hilirisasi, namunkini kesulitan bersaing karena bahan baku diserap pasar internasional. 

Karenanya Henry berharap pemerintah segera bertindak cepat dan hadir membela, serta mengafirmasi pelaku ekonomi untuk mengoptimalkan hilirisasi sumber alam Indonesia dan mengevaluasi ketergantungan impor, sementara bahan baku masih banyak tersedia di perut bumi Indonesia. 
 
"Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakkan pada industri dalam negeri,” Wakil Ketua Dewan Pembina Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp