Rektor Unika 'Dipaksa' Polisi Bikin Video Bahwa Pemilu Cari Penerus Jokowi, Polda Jateng Akui

"Dari Polres," katanya.
 
 Masrukhi kemudian mengiyakan permintaan polisi itu dan membuat video yang menjelaskan bahwa kampus adalah bagian dari elemen masyarakat.
 
 "Juga imbauan untuk bisa terlaksana pemilu secara damai. Perbedaan pilihan itu kan biasa tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu diutamakan. Itu persis seperti yang saya kirim itu," katanya.
 
Masrukhi merasa biasa saja dalam membuat video itu. "Kalau dengan kepolisian saya biasa, misalnya di ulang tahun Bhayangkara ya saya diminta testimoni, dalam rangka untuk idul fitri, natal, tahun baru, saya juga memberikan testimoni," ujarnya.
 
Menurut Masrukhi, tidak ada arahan untuk membicarakan yang baik-baik soal Jokowi, juga tidak ada soal dukungan ke salah satu paslon.

"Tidak ada itu, hanya soal pemilu damai," katanya.
 
Sejumlah video kampus-kampus mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi bermunculan di media sosial setelah sejumlah sivitas akademika menyampaikan kritik.
 
Video-video itu menunjukkan pejabat kampus masing-masing membacakan semacam apresiasi untuk jasa Jokowi terkait pembangunan, kesuksesan melewati pandemi COVID-19, hingga soal Pemilu.
 
Ada juga yang berharap Pemilu 2024 mendapatkan pemimpin yang mampu melangsungkan kinerja Jokowi.
 
Video tersebut ditayangkan akun @enaknya.ngapain.y8 dan di setiap tayangan tersebut dihujani komentar positif dari akun-akun anonim.
 
Mahfud MD: Ada Operasi Tekan Rektor

Soal video-video itu disinggung eks Menko Polhukam yang juga cawapres 03 Mahfud MD.

Mahfud MD, mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Pendekatan dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi lain.

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).

Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ungkap mantan Menko Polhukam ini.

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut.

Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Demokrasi dan Pilpres, Sejumlah Rektor Dipaksa Bikin Video Apresiasi Jokowi

Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud.

Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.

"Ada memodifikasi kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tutur Mahfud.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk "Cooling System"