Rektor Unika 'Dipaksa' Polisi Bikin Video Bahwa Pemilu Cari Penerus Jokowi, Polda Jateng Akui

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Sejumlah rektor mengaku 'dipaksa' oleh polisi untuk membuat video testimoni mengapresiasi kinerja Jokowi dalam demokrasi untuk pemilu damai.

Selain mengapresiasi Jokowi, dalam video para rektor juga diminta untuk mengungkapkan bahwa pemilu atau pilpres  kali ini adalah mencari penerus Jokowi sebagai presiden.

Hal itu diungkapkan salah satunya oleh Rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto.

Hindarto mengaku diminta seseorang yang mengaku polisi untuk membuat testimoni video mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hindarto dihubungi sejak Jumat (2/2/2024) hingga Selasa (6/2/2024) siang masih ditelepon oknum mengaku dari polisi.

Dalam permintaan yang disampaikan melalui aplikasi WhatsApp itu, Hindarto diminta polisi menyampaikan tiga hal.

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Demokrasi dan Pilpres, Sejumlah Rektor Dipaksa Bikin Video Apresiasi Jokowi

"Nomor satu diminta mengapresiasi kinerja Pak Jokowi. Kedua bahwa pemilu ini mencari penerus Pak Jokowi. Yang ketiga lupa," jelasnya dikutip dari kompas.com, Selasa (6/2/2024).

Hindarto mengatakan video testimoni untuk Jokowi diminta dibuat dengan poin-poin yang telah dikirimkan.

Kemudian pada Sabtu, 3 Febuari 2024 kata Hindarto polisi menghubunginya kembali dengan mengirimkan video-video testimoni dari kampus lain.

"Ini bapak semuanya sudah ngirim untuk saya kirim ke Kapolda," ucap Hindarto menirukan pesan yang dikirim kepadanya.

"WA (WhatsApp) dari anggota Polrestabes Semarang atas instruksi Polda Jateng menghubungi Jumat (2/2)," lanjutnya.

 Hindarto mengaku tidak mau menuruti permintaan orang yang mengaku polisi tersebut.

"Beliau meminta saya untuk buat video. Tapi saya nggak respons, karena kami memang berbeda," katanya.

Terkait hal ini, Polda Jateng pun mengakui bahwa pihaknya meminta para tokoh untuk membuat video soal pemilu damai.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng), Kombes Satake Bayu menjelaskan bahwa pesan tersebut untuk cooling system jelang Pemilu 2024.

"Jadi ini kan pemilu ada kegiatan cooling system. Kita minta tokoh masyarakat berikan himbauan agar pemilu berjalan damai. Intinya pesan ya itu untuk cooling system," katanya saat diminta tanggapannya soal pernyataan Rektor Unika, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Terkait Intimidasi ke Rektor, Anies: Ini Era Mengungkapkan Pendapat Secara Otentik

Dia mengajak seluruh masyarakat agar menjaga kondusivitas pemilu. 

"Kita mengimbau dan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas Pemilu 2024 dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa," tuturnya. 

Menurutnya, jika persatuan dan kesatuan bangsa terpelihara akan membuat Pemilu 2024 terselenggara dengan aman, damai dan bermartabat.

"Sesuai dengan harapan forum rektor," imbuhnya.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar mengungkapkan bahwa pihaknya punya kewajiban untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam rangka pelaksanaan Pemilu 2024.

Salah satunya cooling system lewat pernyataan beberapa tokoh.

"Cooling system ini kegiatannya antara lain mengajak tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama kemudian termasuk civitas akademika untuk memberikan dukungan kepada terlaksananya Pemilu damai yang akan kita hadapi bersama tahun ini," kata Irwan di daerah Singsingamangaraja, Semarang, Selasa (6/2/2024).

"Yang ingin kami sampaikan bahwa ajakan-ajakan ini adalah ajakan untuk menciptakan situasi damai menciptakan situasi kondusif di Kota Semarang, tidak lain dari itu," ujarnya.

Irwan menegaskan tidak ada arahan statemen yang mengangkut politik.

Termasuk soal arahan soal testimoni kinerja Presiden Jokowi seperti yang diungkapkan Rektor Unika.

Dalam permintaan statemen itu, lanjutnya, Kepolisian juga sudah menjelaskan akan memposting ke media sosial.

Baca juga: Munculnya Politisi dalam Kejahatan Narkoba, Ini Kata Wakil Rektor 3 Unkris Dr Parbuntian Sinaga

"Tidak ada sama sekali (arahan apresiasi kinerja Jokowi). Sebelum kami melakukan wawancara dan testimoni kami sudah sampaikan kepada para tokoh yang kami maksudkan bahwa hasil testimoni akan kami publish karena tujuan kami agar pesan dari tokoh ini sampai khalayak ramai ajakan-ajakannya," katanya.

"Tidak ada paksaan terhadap siapa saja yang kita hubungi yang kami anggap layak untuk berikan testimoni atau pesan kamtibmas di Kota Semarang. Ada beberapa yang menolak tapi banyak yang mensupport kegiatan ini," kata Irwan.

Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Masrukhi, menjadi salah satu pejabat kampus yang membuat video tentang pemilu damai.
 
 Ia kemudian menceritakan awal-mula pembuatan video itu.
 
 "Saya ditelepon untuk memberikan statement tentang pemilu damai, ditelepon Sabtu malam (3/2)," kata Masrukhi, Selasa (6/2/2024).
 
 Saat ditanya siapa yang menelepon itu, Masrukhi menjawab orang yang menyuruh mengaku dari Polres.

"Dari Polres," katanya.
 
 Masrukhi kemudian mengiyakan permintaan polisi itu dan membuat video yang menjelaskan bahwa kampus adalah bagian dari elemen masyarakat.
 
 "Juga imbauan untuk bisa terlaksana pemilu secara damai. Perbedaan pilihan itu kan biasa tetapi menjaga persatuan dan kesatuan itu diutamakan. Itu persis seperti yang saya kirim itu," katanya.
 
Masrukhi merasa biasa saja dalam membuat video itu. "Kalau dengan kepolisian saya biasa, misalnya di ulang tahun Bhayangkara ya saya diminta testimoni, dalam rangka untuk idul fitri, natal, tahun baru, saya juga memberikan testimoni," ujarnya.
 
Menurut Masrukhi, tidak ada arahan untuk membicarakan yang baik-baik soal Jokowi, juga tidak ada soal dukungan ke salah satu paslon.

"Tidak ada itu, hanya soal pemilu damai," katanya.
 
Sejumlah video kampus-kampus mengapresiasi kinerja Presiden Jokowi bermunculan di media sosial setelah sejumlah sivitas akademika menyampaikan kritik.
 
Video-video itu menunjukkan pejabat kampus masing-masing membacakan semacam apresiasi untuk jasa Jokowi terkait pembangunan, kesuksesan melewati pandemi COVID-19, hingga soal Pemilu.
 
Ada juga yang berharap Pemilu 2024 mendapatkan pemimpin yang mampu melangsungkan kinerja Jokowi.
 
Video tersebut ditayangkan akun @enaknya.ngapain.y8 dan di setiap tayangan tersebut dihujani komentar positif dari akun-akun anonim.
 
Mahfud MD: Ada Operasi Tekan Rektor

Soal video-video itu disinggung eks Menko Polhukam yang juga cawapres 03 Mahfud MD.

Mahfud MD, mengaku mendapatkan laporan terkait operasi yang mengincar para rektor perguruan tinggi untuk menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo baik dan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Pendekatan dilakukan menyusul beberapa perguruan tinggi sudah melayangkan petisi pernyataan sikap kepada Presiden Jokowi, yang dimulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga meluas ke berbagai perguruan tinggi lain.

"Saudara sekalian, saya dapat laporan ada semacam operasi untuk menekan rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap, dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa untuk membangun demokrasi yang bermartabat," kata Mahfud dalam acara "Tabrak Prof!" di Yogyakarta, dikutip dari tayangan YouTube Mahfud MD Official, Selasa (6/2/2024).

Mahfud menyampaikan, para rektor itu diminta mendeklarasikan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, dan penanganan Covid-19 di Indonesia menjadi yang terbaik.

"Mereka ini diminta untuk menyatakan sikap yang berbeda (dengan UGM dan kampus lain), didatangi mereka untuk menyatakan bahwa Presiden Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid terbaik, dan sebagainya," ungkap mantan Menko Polhukam ini.

Karena operasi itu, Mahfud mengakui ada beberapa rektor perguruan tinggi yang terpaksa membuat deklarasi tersebut.

Namun, ada rektor yang bersikukuh tidak ingin melakukan deklarasi.

Baca juga: Ramai Kampus Kritik Demokrasi dan Pilpres, Sejumlah Rektor Dipaksa Bikin Video Apresiasi Jokowi

Salah satunya, kata Mahfud, adalah rektor dari Universitas Soegijapranata (Unika Soegijapranata) Semarang.

"Ada rektor yang jelas-jelas menolak yaitu rektor Universitas Soegijapranata dari Semarang. Dia menyatakan didatangi oleh seseorang untuk membuat pernyataan untuk mendukung bahwa pemerintahan Pak Jokowi baik, Pemilu baik, penanganan Covid nomor satu, dan sebagainya," tutur Mahfud.

Di sisi lain, ada beberapa universitas yang akhirnya menyatakan sikap netral.

"Ada memodifikasi kemudian ada yang menetralisasi bahwa universitasnya tidak ikut-ikut, tetapi ada juga yang membacakan itu sesuai dengan pesan yang ditulis template-nya. (Arahannya), 'Coba kamu baca ini', ada rektor yang begitu," tutur Mahfud.

"Tetapi semakin ditekan perguruan tinggi, semakin menggelombang gerakan-gerakan," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Polisi Minta Rektor Buat Video Testimoni, Polda Jateng: Pesan untuk "Cooling System"