Gus Ipul Serukan Jangan Pilih Capres yang Didukung Ba'asyir dan Amien Rais, Pakar: Kekacauan Logika

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menanggapi pernyataan atau seruan Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta jangan memilih capres yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir dan Amien Rais.

Menurut Reza ada kekacauan logika dalam seruan itu karena kekhawatiran terhadap individu pelaku pidana atau pun eks narapidana (Abu Bakar Ba'asyir) justru berujung pada instruksi instruksi bermuatan politik elektoral.

Seperti diketahui paslon yang didukung Abu Bakar Ba'asyir dan Amien Rais yakni paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kekacauan logika atas seruan Gus Ipul itu diungkapkan Reza Indragiri kepada WartaKotalive.com melalui aplikasi pesan, Kamis (18/1/2024).

"Tidak ada pembenaran terhadap terorisme. Harus ditentang, pelakunya dipidanakan. Pada sisi lain, ada tiga hal yang perlu ditinjau dari pernyataan Saifullah Yusuf dan Yenny Wahid terkait penolakan terhadap paslon yang didukung Ustad Abu Bakar Ba'asyir (Ustad ABB)," ujar Reza.

Pertama, kata dia, ABB selaku eks narapidana.

Baca juga: Sekjen PBNU Serukan Jangan Pilih Capres yang Didukung Abu Bakar Baasyir

"Studi di sejumlah benua menunjukkan tingkat residivisme pelaku pidana terorisme adalah sebesar 2-7 persen. Persentase tersebut dikategori sebagai sangat rendah (very low) dan jauh lebih rendah (far lower) ketimbang residivisme kejahatan umum," katanya.

ABB sendiri, menurut Reza, telah menyatakan kembali ke NKRI.

Karenanya kata dia pihak yang masih menyebut ABB sebagai penolak Pancasila, perlu memperbarui pengetahuannya.

"Pernyataan terbuka ABB menunjukkan perubahan mindset-nya," ujar Reza.

Ia kemudian mengutip pernyataan terbuka Abu Bakar Ba'asyir usai menjalani hukuman kasus terorisme.

"Indonesia berdasarkan Pancasila itu mengapa disetujui ulama? Karena dasarnya tauhid, Ketuhanan yang Maha Esa. Ini pun pengertian saya terakhir. Dulunya saya, Pancasila itu syirik. Tapi, setelah saya pelajari selanjutnya, ndak mungkin ulama menyetujui dasar negara syirik, itu ndak mungkin. Karena ulama itu mesti niatnya ikhlas," kata Reza menirukan pernyataan Ba'asyir.

Reza menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM juga tentu telah melakukan risk assessment (RA) terhadap Ba'asyir.

Risk assesment (RA) kata dia adalah mekanisme untuk menakar antara lain risiko residivisme terpidana.

Seandainya hasil RA menunjukkan ABB berisiko tinggi mengulangi tindak pidana, dan itu menjadi ancaman besar bagi masyarakat, menurut Reza, maka Kemenkumham dan lembaga-lembaga negara lainnya niscaya akan memberikan rekomendasinya agar ABB–dengan cara apa pun–tidak dikeluarkan dari lapas.