Rizal Ramli Wafat di RSCM Jakarta, Pakar Ekonomi Ini Tinggalkan Tiga Anak dan Dua Cucu

Rizal Ramli ditunjuk menjadi komisaris utama di Bank BNI.

Beberapa bulan selanjutnya, Rizal Ramli dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Kemaritiman pada Agustus 2015.

Pada saat itu, Rizal Ramli tetap mengkritisi kebijakan pemerintah.

Hingga Juli 2016, Rizal Ramli melepas jabatannya sebagai Menko Kemaritiman.

Sementara di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasehat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara.

Rizal pun pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.

Jabatan tersebut, ditolak karena ia ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia.

Sempat Ikut Demo Buruh

Demo buruh pada Kamis (10/8/2023) hari ini digelar oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).

Mereka masih menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Kesehatan, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), dan mewujudkan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Rizal Ramli melakukan orasi dalam demo buruh yang menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya tampang yang merakyat. Namun tidak dengan isi hatinya.

Hal ini ia sampaikan dalam orasinya dalam demo buruh yang menolak UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

Bahkan Rizal Ramli membandingkan Jokowi dengan presiden RI periode sebelumnya yang menurutnya pro kepada rakyat.

"Di hati pak Harto ada rakyat Indonesia. Jokowi di hatinya tidak ada rakyat, tampangnya doang yang merakyat. Di hatinya hanya ada oligarki. Presiden Gus Dur hatinya ada untuk rakyat," ujarnya dalam orasi.

Lebih lanjut, Rizal Ramli juga mengatakan Jokowi dalam pemerintahannya saat ini justru memperluas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan membangun politik dinasti.

Hal itu, tegasnya, membuat Jokowi banyak melakukan pelanggaran konstitusional.

"Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangkan itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya kayanya luar biasa, investasi 100 miliar dari hasil sogokan," tuturnya.

"Jokowi membangun politik dinasti keluarga secara vulgar tanpa malu-malu. Pelanggaran konstitusional Jokowi sangat banyak, mencabut sektor negara, kondisi ekonomi rakyat hancur," tambah Rizal Ramli.

KKN dan korupsi sangat masif.

Turut dilakukan pelanggaran konstitusional tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkat kesejahteraan rakyat kecuali turunkan Jokowi.

Dalam orasinya ia juga menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berbohong dan memiskinkan rakyat.

Sedangkan Jokowi bersama pejabat pemerintahan justru semakin kaya.

"Jokowi ajak kita miskin berjamaah, dia sendiri bersama pejabatnya enggak miskin, malah nambah kaya," kata Rizal Ramli dalam orasinya.

Lebih lanjut ia menyebutkan semua janji Jokowi abal-abal yang di mana tidak mencerdaskan rakyat tapi justru meningkatkan kekayaan oligarki.

"Jokowi dengan kebohongannya berkali-kali, dengan janji abal-abal tidak mencerdaskan rakyat. Jokowi dengan memakai buzzer bayaran justru memperbodoh rakyat," tuturnya.

"Jokowi tapi berhasil meningkatkan kekayaan oligarki secara ugal-ugalan," sambung Rizal Ramli.

(Kompas.com/Wartakotalive.com/Tribunnews.com/Suci Bangun Dwi Setyaningsih/Mario Christian Sumampow/TribunnewsWiki.com/Nur Afitria/SerambiNews.com)