Surat Suara Pemilu 2024 di Taipei Viral di Medsos, Mahfud MD: Saya Enggak Percaya

Surat suara itu menunjukkan tiga pasangan calon Pilpres 2024, yakni paslon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar, paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Kabar itu membuat heboh lantaran pencoblosan Pemilu 2024 berupa Pileg dan Pilpres akan dilangsungkan pada 14 Februari 2024 mendatang.

Namun WNI di luar negeri dalam hal ini Taiwan justru telah menggunakan hak konstitusionalnya pada akhir Desember.

Adapun berdasarkan informasi dalam video tersebut, surat suara Pemilu 2024 itu dikirimkan kepada pemilik video melalui pengiriman pos oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Taipei, di negara Taiwan.

Sebagai informasi pemungutan suara di luar negeri memiliki tiga metode, pertama adalah Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) pada kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, kedua adalah metode Kotak Suara Keliling (KSK).

Dan metode ketiga adalah surat suara yang dikirim via pos.

Pemerintah Tergila-gila dengan Investasi Hingga Insiden Morowali Terjadi

Menkopolhukam sekaligus Cawapres Mahfud MD mengakui bahwa insiden ledakan pabrik smelter Morowali ialah kesalahan pemerintah.

Menurut Mahfud MD pemerintah terlalu tergila-gila dengan investasi hingga lupa dengan keselamatan pekerja.

Hal itu diungkapkan Mahfud MD Pondok Pesantren Tahfidz Quran Nurul Hidayah di Sukabumi Jawa Barat pada Rabu (27/12/2023) seperti dikutip dari Kompas Tv.

Mahfud MD mengungkapkan  PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) saat ini sudah ditutup oleh pemerintah.

Selama ini pihak PT ITSS juga disebut kerap mempersulit pemerintah untuk melakukan sidak di perusahaan smelter nikel tersebut.

"Pemerintah sudah menghentikan operasinya kan, operasional PT tersebut sudah oleh pemerintah, itu sudah dihentikan dan memang nampaknya selama ini agak tertutup," kata Mahfud.

Maka kata Mahfud MD, pemerintah harus tegas bahwa yang beroperasi di negara Republik Indonesia harus sesuai dengan aturan-aturan dan harus menjamin keamanan.

Apalagi, kasus kecelakaan kerja di pabrik smelter bukan kali ini saja terjadi.