Pemilu 2024

Dishub DKI Perintahkan Operator Angkutan Umum Turunkan Penumpang yang Pasangi Stiker Parpol

Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, angkutan umum yang dikelola pemerintah daerah harus netral.

Istimewa
Beredar foto bus transjakarta yang ditempeli stiker "DPD Partai Nasdem". 

“Kami ini melayani publik, jadi harus dipastikan semua berkontribusi untuk menjaga netralitas di  Transjakarta,” ujarnya.

Pun demikian, anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono ini mengajak masyarakat pengguna Transjakarta untuk menjaga seluruh fasilitas umum yang ada.

“Kami mengajak semua pelanggan untuk menjaga bersama. Sehingga fasilitas kami, baik itu bus termasuk halte bisa dirawat dan dijaga bersama,” kata Welfizon.

Sebagai informasi, alat peraga kampanye (APK) memang marak mulai dipasang di sudut-sudut ibu kota jelang Pemilu 2024.

Tak jarang, APK tersebut dipasang serampangan sehingga justru menjadi polusi mata bagi masyarakat.

Beredar di sosial media instagram ada penumpang Bus TransJakarta bernama Rafendra merobek stiker calon legislatif (Caleg) salah satu Parpol, Senin (4/12/2023).

Penumpang itu mengaku awalnya ragu untuk merobek stiker tersebut karena takut tidak rata dan justru terlihat kotor.

Menanggapi hal ini, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono akan meminta Dinas Perhubungan untuk koordinasu ke Bawaslu.

"Ya nanti minta TransJakarta dengan Dishub koordinasi Bawaslu ya," singkat Hwru di Ancol, Kamis (7/12/2023).

Sebagai informasi, Rafendra membagikan video ini ke sosial media beberapa waktu lalu karena area publik dijadikan tempat kampanye oleh salah satu Caleg.

Ia pun menduga, stiker itu tidak hanya dipasang disatu bus saja, tapi beberapa armada TransJakarta.

Dugaan itu diperkuat dengan beredarnya kelihan netizen di Twitter bahwa banyak Bus TransJakarta ditempel stiker Caleg. 

Sementara itu juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan, tidak seharusnya stiker bermuatan politis itu dipasang di transportasi publik.

Dia berharap, agar kendaraan umum fokus digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat. "Kalau dari kami sebaiknya tidak digunakan untuk itu [berkampanye]," kata Adita usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru, Selasa (5/12/2023).

Baca juga: Ingin Kuasai Indonesia, Anies Baswedan Perkenalkan Caleg Parpol Pengusung di Tangerang Agar Dipilih

Adita mengatakan pemasangan alat peraga kampanye di tempat dan fasilitas umum termasuk transportasi publik, perlu dikonsultasikan dengan regulator terkait.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved