Timnas AMIN tak Setuju Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden: Kemunduran Besar Demokrasi Indonesia

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Saat ini publik sedang menyorot Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), karena dianggap kontroversial.

Sebab, salah satu pasal menyatakan bahwa gubernur Jakarta ditunjuk oleh presiden dipandang sebagai kemunduran besar dalam demokrasi Indonesia sejak era reformasi 1998-1999 yang menggulingkan Pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Soeharto.

Baca juga: Surya Paloh Dorong Masyarakat Gugat RUU DKJ, PAN Ingin Dibentuk DPRD di Tiap Wilayah Jakarta

Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Timnas Capres Anies Baswedan dan Cawapres Gus Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN Prof. Dr. H. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. memandang pasal penunjukan gubernur Jakarta ini sebagai ancaman serius kebebasan berdemokrasi di Tanah Air.

“Kalau kita membaca pasal tentang penunjukan gubernur dalam RUU Jakarta, sejak reformasi tahun 1999 kita mengakomodasi demokrasi," tegas Hamdan dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

"Lalu, pada 2019 dan seterusnya demokrasi kita semakin menurun," imbuhnya.

"Terakhir rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta tiba-tiba muncul, gubernur ditunjuk oleh presiden," lanjutnya.

Baca juga: RUU DKJ Dinilai Bentuk Kemunduran Demokrasi, PKS: Hak Warga Jakarta Dihilangkan

"Ini kemunduran yang luar biasa dalam demokrasi dan ini tidak boleh terjadi,” ujarnya lagi. 

Apalagi Jakarta, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini, adalah kota yang terpenting di Indonesia.

“Kota megapolitan, kota dunia, tiba-tiba mau dibalikkan arahnya di mana gubernur ditunjuk oleh presiden,” ucapnya.

Karena itu, lanjut Hamdan, tidak boleh ada dalam rancangan undang-undang itu bahwa gubernur Jakarta ditunjuk presiden.

“Kalau ini terjadi, benar-benar kemunduran demokrasi yang kita sudah laksanakan sejak masa reformasi 1999 hingga sekarang," katanya.

Baca juga: PKS DKI Menolak Keras RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden,Taufik Zoelkifli: Mau jadi Diktator?

"Ada banyak masalah demokrasi, bukan berarti membalikkan perkembangan demokrasi itu sendiri,” tegasnya.

“Ini kita tidak tahu siapa di balik rancangan undang-undang ini di belakangnya. Pasti ada skenario di baliknya," ucapnya.

"Ada grand design yang secara tidak disadari oleh sebagian anggota DPR tiba-tiba muncul," ujarnya.

"Ada skenario besar yang berusaha memasukkan ini. Siapa yang punya skenario itu, berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia,” lanjut Hamdan.