RUU DKJ
Aktivis Ramal Jakarta Rusuh jika RUU DKJ Disahkan, Bamus Suku Betawi 1982 Ngaku Usul, Ini Alasannya
Aktivis yang tergabung dalam Aktivis Pro Jakarta khawatir pemerintah ngotot mengesahkan RUU DKJ, karena bisa memicu kerusuhan.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Valentino Verry
Ketua Umum Bamus Suku Betawi 1982 Zainuddin alias Haji Oding membenarkan, bahwa pihaknya yang menggagas agar kepala daerah di Jakarta ditunjuk Presiden.
Usulan itu disampaikan saat Haji Oding yang juga menjadi Wakil Ketua Majelis Kaum Betawi ini, mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan DPR RI terkait RUU DKJ beberapa waktu lalu.
“Kami mengusulkan agar Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk oleh presiden, cost (biaya) politik lebih kecil, kemudian dampak keamanan juga dapat dihilangkan gitu,” kata Haji Oding, Jumat (8/12/2023).
Haji Oding mengatakan, gagasan itu juga sudah disampaikan dalam lembaga adat yakni Majelis Kaum Betawi.
Lembaga itu mewadahi dua organisasi yakni Bamus Suku Betawi 1982 yang dipimpin Haji Oding dan Bamus Betawi yang dipimpin Riano P Ahmad.
Selain itu, kata dia, pertimbangan lain penunjukkan Gubernur secara langsung karena mereka menginginkan putra daerah menjadi pemimpin di Jakarta.
Dia berharap, putra daerah mendapat keistimewaan pasca Ibu Kota dipindah dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur.
“Di situ ada kompromi soal putra daerah menjadi salah satunya toh, di mana-mana juga ada privilese politik yang diberikan kepada putra asli daerah, yaitu kaum Betawi,” ucap Haji Oding.
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.