Banyak Relawan Pasang Baliho Paslon Nomor Urut 1, Cak Imin: Ternyata Tak Punya Uang Itu Ada Gunanya

"Pemerintah pusat harus menyusun kebijakan sampai ke level provinsi sehingga pemerintah daerah mengetahui apa saja yang harus dikerjakan karena pemerintah pusat mentransfer dana ke daerah. Selama ini gak ada arahan dari pusat untuk daerah. Nah, ini yang akan kita benahi agar program pemerintah pusat berjalan beriringan dengan program di daerah," papar Anies.

BERITA VIDEO: Sosok Agus Rahardjo Eks Ketua KPK yang Ngaku Dibentak Jokowi, Pernah Dipuji Ahok Cegah Korupsi

Anies Baswedan Berjanji Tidak Bubarkan KPK dan Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset

Anies Baswedan juga mengunjungi Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

Dalam kunjungannya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan gagasannya soal panduan pemerintah pusat ke daerah.

Anies mencontohkan soal panduan capaian indeks pembangunan manusia dengan menetapkan KPI (key performance indicator/indikator kinerja utama).

"Paling mendasar sekali kesehatan ibu dari mulai masa kehamilan sampai dengan usia tujuh tahun itu kalau tidak ada ukurannya. Ukurannya apa? misalnya tentang program gizi untuk ibu hamil, gizi untuk anak baru lahir, itu semua harus ada semua programnya, harus ada berapa yang harus mendapatkan ini semua tak ada," kata Anies.

Menurut Anies, dengan adanya panduan KPI tersebut tidak akan fokus terhadap apa yang harus dikerjakan, tapi yang harus dihasilkan atau dicapai.

"Karena biasanya kita membuat SOP, KPI apa yang harus dikerjakan, bukan apa yang harus dihasilkan. Tapi begitu harus dihasilkan caranya biar setiap wilayah mengerjakan bisnis sendiri," ujar Anies.

Baca juga: Babak Belur Digebukin Buzzer, Anies Baswedan Pilih Berdoa kepada Tuhan

Anies berjanji tidak akan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Anies ketika ditanya mengenai isu yang sempat mencuat untuk pembubaran KPK.

"Seperti saya sampaikan tadi badan ini masih harus ada walaupun sifatnya ad hoc, tapi ini ad hoc untuk bangsa," ucap Anies.

Anies mengucaplan bahwa peran KPK selama ini masih dibutuhkan Indonesia.

Dia menyebut untuk menguatkan pemberantasan korupsi, Anies mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset atau RUU Perampasan Aset.

Anies mengatakan seseorang melakukan korupsi karena motif keserakahan.