Babak Belur Digebukin Buzzer, Anies Baswedan Pilih Berdoa kepada Tuhan

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Anies Baswedan mengaku babak belur digebukin buzzer di media sosial. Itu sudah dialaminya sejak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam proses politik yang dilaluinya, capres nomor urut satu ini mengaku tidak pernah menggunakan jasa buzzer.

"Dari capres yang ada saat ini, mungkin saya yang paling babak belur digebukin di media sosial.

Jika saya punya buzzer tentu tidak akan seperti ini, tidak akan ada serangan. Justru karena kita apa adanya, jadi babak belur," kata Anies dalam diskusi bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gambir, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Anies kemudian mengaku lebih sering berdoa kepada Tuhan agar mendapatkan kesempatan meluruskan berbagai narasi di media sosial yang menyudutkan atau tak sesuai fakta.

“Saya selalu bilang begini, berikan saya umur panjang sehingga pemutarbalikan kenyataan lewat mesin yang dahsyat ini semoga bisa dijawab dengan kenyataan, bukan pertanyaan lagi,” tutur dia seperti dilansir Kompas.com.

Baca juga: Bila Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Janji Gak Baper Kalau Dikritik Media

Mantan menteri Pendidikan itu menuturkan, penggunaan buzzer justru akan merusak demokrasi. Maka dari itu, Anies mengatakan, solusinya adalah banyak berdiskusi dengan awak media.

“Solusinya harus diomongin dengan teman-teman semua sama mereka yang bergerak di media. Karena satu sisi kita ingin menjaga kebebasan berekspresi. Itu jangan sampai hilang,” paparnya.

“Di sisi lain kita ingin ada dunia informasi yang tidak diisi dengan post truth approach (informasi simpang siur). Tapi the truth. Kira-kira kita ingin mencari keseimbangan,” kata dia lagi.

Terakhir, Anies berjanji tak akan memakai buzzer jika nantinya terpilih menjadi presiden.

“Kami ke depan insya Allah tidak akan pakai karena itu merusak sekali,” imbuh dia.

Kembali ke sentralisasi

Pada kesempatan yang sama Anies Baswedan mengatakan, Indonesia kembali mengalami proses sentralisasi pemerintahan.

Padahal, proses desentralisasi dengan memberlakukan otonomi daerah telah diperjuangkan seiring dengan proses reformasi pada 1998.

“Beberapa waktu ini terjadi resentralisasi, dengan ada revisi-revisi perundang-undangan dan keputusan-keputusan," ujarnya.