Babak Belur Digebukin Buzzer, Anies Baswedan Pilih Berdoa kepada Tuhan

Sebagai contoh, lanjut Anies, setiap membuat aturan, seorang gubernur harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurutnya, tujuan dari kebijakan itu sebenarnya baik untuk menyamakan visi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga: Hadiri Diskusi PWI, Anies Baswedan Tegaskan Fokus Pembangunan Manusia

“Sesungguhnya itu mau merespons keadaan banyak yang bikin aturan macam-macam karena itu harus dilempengkan,” sebutnya.

“Tapi yang dikerjakan bukan melempengkan, tapi melakukan resentralisasi.

Akhirnya apa? Back log, pergubnya sudah keluar baru sekian bulan, minggu kemudian baru (persetujuan pemerintah pusat) itu keluar,” papar dia.

Situasi itu memperlambat kinerja gubernur karena Kemendagri harus mengecek semua peraturan gubernur (pergub) yang ada.

Tak hanya itu, kebijakan tersebut baginya berisiko memunculkan pemufakatan jahat.

“Ya bayangkan di sini (pusat) harus menampung seluruh pergub dari seluruh indonesia lalu diverifikasi, diproses, dan potensi hengki pengki di dalam.

Potensi. Karena ini kan perubahan peraturan mendadak (terjadi) di ujung,” imbuh dia.