PKS Tolak IKN, Pj Gubernur DKI Enggan Tanggapi, Heru Budi Hartono: Kalo DKI ya Tetap di Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejumlah Partai Politik di Dewan (Parpol) banyak yang menolak ibu kota pindah dari Jakarta ke IKN Kalimantan Timur.

Menanggapi itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartomo mengaku DKI bakal tetap di Jakarta.

"Ya kalau DKI kan tetap di DKI," katanya, Kamis (30/11/2023).

Heru enggan menangapi jauh soal IKN yang akan menyandang status sebagai ibu kota Indonesia.

"Engga. Terimakasih," imbuhnya.

Baca juga: Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva Usul Anggaran IKN Dipindahkan ke 14 Kota

Sebagai informasi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) KS memberi reaksi terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo atas proyek Ibu Kota Nasional (IKN) di Kalimantan Timur.

PKS melalui salah satu Ketua DPP Al Muzzammil Yusuf membalas pernyataan Presiden.

Dia memgingatkan Presiden bahwa Undang-Undang bisa diubah, termasuk UU IKN.

Menurut Muzzammil memastikan, partainya akan bekerja keras untuk mengubah undang-undang jika nantinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden terpilih serta PKS menang dalam Pemilu 2024.

Bagi dia, mengubah kembali UU soal IKN adalah sah untuk dilaksanakan.

Baca juga: Anies-Cak Imin Ingin Refungsi IKN jadi Green Economies, Dananya Bisa Reurbanisasi 14 Kota

"Oh ya gak papa kalau Presiden mengingatkan kami bahwa IKN sudah jadi. Tapi mungkin beliau lupa Undang-undang kan bisa diubah, PKS kan ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR kan salah satunya tugas legislasi," kata Muzzammil di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Sebelumnya, politisi PKS Al Muzzammil Yusuf membalas pernyataan Presiden Jokowi.

Dia mengingatkan Jokowi bahwa Undang-Undang bisa diubah, termasuk UU IKN.

Menurut Muzzammil memastikan, partainya akan bekerja keras untuk mengubah undang-undang jika nantinya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) terpilih sebagai presiden dan wakil presiden terpilih serta PKS menang dalam Pemilu 2024.

Baca juga: Jika Menang Pemiliu PKS Batalkan IKN, Presiden Jokowi: Lanjut Terus Sudah Ada Undang-undangnya

Bagi dia, mengubah kembali UU soal IKN adalah sah untuk dilaksanakan.

"Oh ya gak papa kalau Presiden mengingatkan kami bahwa IKN sudah jadi.

Tapi mungkin beliau lupa Undang-undang kan bisa diubah, PKS kan ada di DPR, mengubah undang-undang kan sah, tugas DPR kan salah satunya tugas legislasi," kata Muzzammil di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Ia menuturkan Fraksi PKS DPR selalu menolak UU IKN saat masih dalam proses legislasi di DPR. Dia menyampaikan, produk legislasi itu masih butuh pematangan.

"Ya kita kan dua kali, Januari 2022 kan pengesahan yang pertama, diubah Oktober 2023, dalam waktu setahun 9 bulan sudah diubah. Kan persiapan berarti kurang matang itu kan.

Ya kita ke depan kita akan memperjuangkan melalui DPR dong, perjuangan DPR kan ya, panggung resminya ada di DPR," ucapnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ambil pusing dengan pernyataan elit PKS yang akan membatalkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur, apabila menang di Pemilu 2024.

Menurut Presiden opini atau pendapat boleh boleh saja di negara demokrasi.

"Ya itu pendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silakan," kata Jokowi usai acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu, (29/11/2023).

Hanya saja Presiden mengingatkan bahwa pembangunan IKN memiliki payung hukum yakni undang undang. Pemindahan ibu kota ke Nusantara, Kalimantan Timur merupakan amanat undang-undang.

"Tetapi IKN sudah ada UU-nya, sudah ada UU-nya," kata Jokowi seperti dilansir Tribunnews.

Kepala negara tidak sependapat apabila pembangunan IKN disebut menimbulkan ke timpangan di Kalimantan. Justru sebaliknya pemindahan ibu kota dilakukan agar pembangunan tidak terpusat di Pulau Jawa atau Jawasentris.

Presiden mengatakan bahwa PDB ekonomi Indonesia 58 persennya berada di Pulau Jawa. Selain itu 56 persen Populasi Indonesia juga berada di Pulau Jawa.

"Sehingga kita ingin Indonesiasentris. Di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, yang kita harapkan itu," katanya.

Tujuan pembangunan IKN, kata Presiden, adalah untuk pemerataan ekonomi dan penduduk. Ia ingin adanya tempat tempat pertumbuhan ekonomi baru.

"Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini (pembangunan IKN) kan tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang," pungkasnya.

Respons Presiden PKS

Sebelumnya, Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.

Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru, merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.

“Tentu sikap ini adalah awalannya adalah sikap dari PKS sendiri. Tetapi kaitan ini apakah mau dibawa oleh Presiden atau tidak gagasan ini, mudah-mudahan ini akan juga diakomodir oleh Pak Anies dan juga bisa dipahami juga oleh partai partai yang lain,” ucap Syaikhu di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).

Syaikhu menerangkan, aspirasi ini akan didiskusikan dengan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin beserta partai-partai di Koalisi Perubahan.

“Saya kira itu akan kita cari titik temu untuk kita menjadi gagasan bersama,” jelas Syaikhu.

Syaikhu mengatakan, PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.

Meski demikian, kata Syaikhu, partainya tak akan menghentikan pembangunan IKN. Adapun PKS berencana menjadikan IKN yang berada di Kalimantan Timur itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Kita berharap bahwa kalau Allah takdirkan PKS menang maka kita akan menginisiasi bahwa ibu kota negara tetap di Jakarta,” ucap Syaikhu.

“Di Ibu Kota Nusantara itu akan tetap kita jadikan pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia,” sambungnya.

Sebagai informasi, PKS merupakan salah satu partai tergabung Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

Adapun Koalisi Perubahan diisi oleh PKS, partai NasDem, dan PKB.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News