Berikut Daftar 11 Ribu ASN dan PNS yang Bakal Pindah ke IKN Pada September 2024

WARTAKOTALIVE.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ungkap sederet Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian/Lembaga yang prioritas pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di gelombang pertama.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan perpindahan gelombang pertama ke IKN akan berlangsung pada September 2024.

Untuk tahap pertama, menurut Azwar Anas, ada 38 kementerian/lembaga yang pindah lebih dulu.

Prioritas pertama yang pindah ke IKN ialah 179 unit eselon satu di 38 kementerian/lembaga.

"Jadi sekarang sudah langsung 38 kementerian/lembaga. Enggak kayak dulu konsepnya, (kalau dulu) sepuluh kementerian/lembaga dulu," kata Azwar Anas seperti dikutip Kompas.com pada Rabu (17/4/2024).

Azwar Anas menyampaikan, untuk tahap pertama, jumlah ASN yang pindah idealnya mencapai 11.916 orang.

Namun, jumlah pasti yang pindah akan disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN.

Diketahui, ASN memang mendapatkan fasilitas rumah hunian atau apartemen dinas ketika ditugaskan pindah ke ibu kota baru tersebut.

Pada tahun 2024, pemerintah menargetkan 47 tower kelar dibangun.

Baca juga: Jokowi Tunjuk Luhut Binsar Pandjaitan Kawal Investasi Apple di IKN

"Jadi kita siapkan beberapa opsi dan kita terus mendapat update dari Menteri PUPR (Basuki Hadimuljono) yang menyiapkan infrastrukturnya dan OIKN untuk yang bertanggung jawab di IKN," ujar Azwar.

Sementara untuk tahap kedua, terdapat ASN dari 29 Kementerian/Lembaga yang berencana dipindahkan ke IKN dengan jumlah ASN mencapai 6.774. Kemudian, di tahap ketiga, jumlah ASN yang dipindah mencapai 14.237 dari 59 Kementerian/Lembaga.

"Ini kenapa ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan. Kita juga menyiapkan bahwa Jakarta tetap bekerja sebagai kota bisnis. Kota pemerintahan tetap berjalan, kota bisnis tetap akan bergerak," kata Azwar Anas.

Di antara 38 Kementerian/Lembaga yang pindah ke IKN yakni Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Setjen DPD RI, Setjen MPR RI, Setjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) juga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

(Wartakotalive.com/DES/Kompas.com)