Didampingi Gibran Rakabuming Raka di Gakkumdu Bawaslu, Prabowo Subianto Ingin Pemilu Bersih

"Kalau teman-teman penggerak desa ini tahu apa yg dilakukan. Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Asri.

Respons Kubu AMIN

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai hak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung capres-cawapres.

Namun, menurutnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) condong untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Massanya memang deklarasi walau belum ada jadwal kampanye. Jadi hak semua, tinggal tetap dijaga etikanya," ujarnya.

"Yang agak mengherankan memang sebelumnya, APDESI atau yang menyebut sebagai APDESI justru dekat dengan partai tertentu, tapi sekarang nampaknya mengarah ke pasangan nomor 2, ini menarik," lanjut Mardani dalam pesan suara kepada Tribunnews.com, Senin (20/11/2023).

Berkaca dari peristiwa ini, Mardani berharap masyarakat dan media mampu mengontrol kampanye tiap paslon apakah sesuai dengan etika, khususnya penggunaan aparat, alat kekuasaan, dan kebijakan publik yang menguntungkan salah satu paslon.

Di sisi lain, Mardani pun menganggap KPU dan Bawaslu sudah bekerja maksimal dalam pengawasan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Namun, terkait dukungan perangkat desa ke Prabowo-Gibran, Mardani melihat sebagai langkah cerdik dari tim sukses mereka.

Kembali lagi, dia menegaskan agar para paslon tetap mengedepankan etika dalam masa kampanye ini.

"Ini lagi-lagi terkait etika, etika, etika. Susah demokrasi akan maju jika tidak ada etika khususnya bagi pemegang kekuasaan," katanya.

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Kubu Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik acara Desa Bersatu.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) seperti perangkat desa tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres.

Ronny mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam Pasal 280 UU Pemilu 2017 dan UU ASN.

"Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," katanya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait acara mendukung Prabowo-Gibran, Ronny meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut perangkat desa yang mendukung dan hadir di dalamnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat ketika ditemukan pelanggaran dalam acara deklarasi Prabowo-Gibran tersebut.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada calon tertentu," ujar Ronny.

Secara lebih luas, Ronny mengatakan deretan peristiwa selama proses Pilpres 2024 ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pihak pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut lantaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Ini harus menjadi perhatian kita dan aware," kata Ronny.

(Wartakotalive.com/M32/Kompas.com)