Didampingi Gibran Rakabuming Raka di Gakkumdu Bawaslu, Prabowo Subianto Ingin Pemilu Bersih

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02, Prabowo Subianto meyakini jika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga penyelenggara pemilihan umum lainnya, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPU), bisa menyelenggarakan Pemilu 2024 dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam pidatonya di acara 'Gakkumdu Mengawal Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat' di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

"Kami ingin menyampaikan keyakinan kami, bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggara pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apa pun" ujar Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto juga mengatakan, demokrasi yang baik akan menjamin keberlangsungan hidup negara yang modern.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu DKI Jakarta Panggil Apdesi Hari Ini

Kemudian, pemilu merupakan wujud dari demokrasi itu.

Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga menyampaikan, seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan Pemilu 2024 yang bersih, transparan, tanpa kecurangan apapun.

"Kami percaya, kami yakin, penyelenggara Pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya" tutur Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, kemudian berkomitmen menjalankan segala ketentuan pemilu dengan sebaik-baiknya.

“Kami hanya ingin suara rakyat yang didengar, suara rakyat yang menentukan, suara rakyat yang menang,” imbuhnya.

Adapun Rakornas Gakkumdu juga diisi dengan penandatanganan pakta netralitas untuk TNI dan Polri.

Selanjutnya, penandatanganan pakta integritas kepada para peserta Pemilu 2024, baik 18 partai politik maupun tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Diketahui, Rakornas Gakkumdu digelar dalam rangka persiapan pengawasan menjelang masa kampanye.

Kemudian, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 dan digelar selama 75 hari.

TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PKS Soal Slogan Prabowo Capres Gemoy

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyinggung pihak lain yang mengedepankan gimik politik berupa 'gemoy' dan menyebut gimik politik itu sesuatu yang tidak sehat.

Atas pernyataan tersebut ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani dengan santai menanggapi pernyataan tersebut.

Rosan mengeklaim istilah "gemoy" atau bahas kekiniannya untuk "gemas", yang kerap ditempelkan kepada Prabowo Subianto muncul dari ketertarikan anak muda terhadap purnawirawan jenderal tersebut.

Dari sinilah Rosan berharap nantinya setelah tertarik dengan imej "gemoy", muncul rasa penasaran dari para anak muda untuk menggali gagasan Prabowo-Gibran.

Rosan mengatakan hal itu saat peresmian markas Sekretariat TKN Prabowo-Gibran di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2023).

"Bukan kami yang bikin ide 'gemoy', bukan. Ini tumbuh secara organik dari bawah dan ketertarikan anak muda itu," kata Rosan.

Disamping itu ia juga mengaku jika TKN tidak akan menanggapi lebih lanjut kritik yang dilayangkan oleh PKS.

Dilansir dari Kompas.com Rosan menyebut koalisi pengusung Prabowo-Gibran tidak akan berupaya "menjelaskan" pasangan calon rival.

"Ya kalau kita kan orang ada pandangan lain ya monggo saja silakan, negara demokrasi ya kan, silakan saja," kata Rosan

"Sekarang, dan saya yakinkan ke depannya kita tidak akan memberikan sesuatu yang hoaks, black campaign atau menjelaskan paslon lain," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyebut gimik seperti "gemoy" dan "santuy" yang identik dengan paslon Prabowo-Gibran sebagai sesuatu yang tidak sehat.

ia pun menyindir satu pihak yang menurutnya tidak mau beradu gagasan dan lebih mengoptimalkan gimik.

Sohibul menyampaikan hal tersebut dalam acara ‘Kick Off Kampanye Nasional PKS: Road to Final 2024’ di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

Kepala Desa Dukung Prabowo-Gibran, Bawaslu Merespon

Bawaslu DKI Jakarta memanggil Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada hari ini, Senin (27/11/2023).

Pemanggilan itu dilakukan terkait dengan acara Desa Bersatu dan sinyal dukungan kepada paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, Minggu (19/11/2023) lalu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, laporan itu sedang didalami oleh pihaknya.

"Kemudian ini teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau enggak salah Senin ini untuk meminta keterangan dari Apdesi," ucap Bagja, Senin (27/11/2023).

Dia tak menjelaskan detail terkait hasil pendalaman sementara yang dilakukan pihaknya terkait laporan itu.

"Jika ada dugaan pelanggaran tentu akan kami dalami sesuai dengan laporan pengawasan, karena pada saat statement itu laporan pengawasan sedang dibuat," ucap dia.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, mengatakan acara tersebut dihadiri oleh 20.000 anggota Desa Bersatu.

Organisasi tersebut menyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengelola dana desa dan bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

Hal itu disampaikan sebelum digelarnya acara Desa Bersatu.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif," kata Asri ditemui di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Poin selanjutnya, dikatakan Asri, meliputi evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Atas poin-poin tersebut, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran dinilainya bisa memenuhi harapan tersebut.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami,tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," katanya.

Kemudian tentang diundangnya pasangan Prabowo-Gibran pada acara itu, Asri mengatakan dalam UU pihaknya dibatasi untuk mendeklarasikan atau mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," katanya.

Meski begitu, Asri mengatakan penggerak desa sudah tahu apa yang harus dilakukan.

"Kalau teman-teman penggerak desa ini tahu apa yg dilakukan. Kalau mau memberikan dukungannya penuh kepada capres atau cawapres, tidak harus deklarasi kalau kami mau," kata Asri.

Respons Kubu AMIN

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai hak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung capres-cawapres.

Namun, menurutnya, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) condong untuk mendukung Prabowo-Gibran.

"Massanya memang deklarasi walau belum ada jadwal kampanye. Jadi hak semua, tinggal tetap dijaga etikanya," ujarnya.

"Yang agak mengherankan memang sebelumnya, APDESI atau yang menyebut sebagai APDESI justru dekat dengan partai tertentu, tapi sekarang nampaknya mengarah ke pasangan nomor 2, ini menarik," lanjut Mardani dalam pesan suara kepada Tribunnews.com, Senin (20/11/2023).

Berkaca dari peristiwa ini, Mardani berharap masyarakat dan media mampu mengontrol kampanye tiap paslon apakah sesuai dengan etika, khususnya penggunaan aparat, alat kekuasaan, dan kebijakan publik yang menguntungkan salah satu paslon.

Di sisi lain, Mardani pun menganggap KPU dan Bawaslu sudah bekerja maksimal dalam pengawasan di Pemilu dan Pilpres 2024.

Namun, terkait dukungan perangkat desa ke Prabowo-Gibran, Mardani melihat sebagai langkah cerdik dari tim sukses mereka.

Kembali lagi, dia menegaskan agar para paslon tetap mengedepankan etika dalam masa kampanye ini.

"Ini lagi-lagi terkait etika, etika, etika. Susah demokrasi akan maju jika tidak ada etika khususnya bagi pemegang kekuasaan," katanya.

Respons TPN Ganjar-Mahfud

Kubu Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik acara Desa Bersatu.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) seperti perangkat desa tidak boleh secara terbuka mendukung salah satu capres-cawapres.

Ronny mengatakan aturan itu sudah tertuang dalam Pasal 280 UU Pemilu 2017 dan UU ASN.

"Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," katanya dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait acara mendukung Prabowo-Gibran, Ronny meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengusut perangkat desa yang mendukung dan hadir di dalamnya.

Menurutnya, Bawaslu tidak perlu menunggu laporan dari masyarakat ketika ditemukan pelanggaran dalam acara deklarasi Prabowo-Gibran tersebut.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada calon tertentu," ujar Ronny.

Secara lebih luas, Ronny mengatakan deretan peristiwa selama proses Pilpres 2024 ini dikhawatirkan akibat adanya intervensi dari pihak pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut lantaran anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Ini harus menjadi perhatian kita dan aware," kata Ronny.

(Wartakotalive.com/M32/Kompas.com)