Didampingi Gibran Rakabuming Raka di Gakkumdu Bawaslu, Prabowo Subianto Ingin Pemilu Bersih

Sebelumnya, sejumlah asosiasi perangkat desa yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, Minggu (19/11/2023) lalu.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, laporan itu sedang didalami oleh pihaknya.

"Kemudian ini teman-teman Bawaslu DKI sedang bekerja memanggil Apdesi. Kalau enggak salah Senin ini untuk meminta keterangan dari Apdesi," ucap Bagja, Senin (27/11/2023).

Dia tak menjelaskan detail terkait hasil pendalaman sementara yang dilakukan pihaknya terkait laporan itu.

"Jika ada dugaan pelanggaran tentu akan kami dalami sesuai dengan laporan pengawasan, karena pada saat statement itu laporan pengawasan sedang dibuat," ucap dia.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, mengatakan acara tersebut dihadiri oleh 20.000 anggota Desa Bersatu.

Organisasi tersebut menyakini bahwa pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengelola dana desa dan bisa memenuhi aspirasi kesejahteraan perangkat desa.

Hal itu disampaikan sebelum digelarnya acara Desa Bersatu.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp5 miliar bersifat afirmatif," kata Asri ditemui di Arena GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Poin selanjutnya, dikatakan Asri, meliputi evaluasi pendamping desa hingga perbaikan kesejahteraan perangkat desa dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah.

Atas poin-poin tersebut, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran dinilainya bisa memenuhi harapan tersebut.

"Poin-poin ini kelihatannya bapak Prabowo dan Mas Gibran yang sedikit mau merespons. Buat kami,tidak terlalu peduli dengan janji-janji capres, kami lebih peduli pada siapa yang mau peduli dengan desa," katanya.

Kemudian tentang diundangnya pasangan Prabowo-Gibran pada acara itu, Asri mengatakan dalam UU pihaknya dibatasi untuk mendeklarasikan atau mendukung paslon tertentu pada Pilpres 2024.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7. Ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi," katanya.

Meski begitu, Asri mengatakan penggerak desa sudah tahu apa yang harus dilakukan.