TPN Ganjar-Mahfud Sedang Kumpulkan Bukti Adanya Dugaan Oknum Polisi Bakar Baliho Ganjar-Mahfud

"Ya sudah yang nanggapi masyarakat saja," ucapnya setelah acara 'Anugerah Legislasi 2023' yang digelar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/11/2023).

Terpisah, Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi menilai, penggalangan para kepala desa dan perangkat desa tersebut hasil konsolidasi yang di-skenario Istana.

Baca juga: Yenny Wahid Sebut Ganjar-Mahfud Dekat dengan Rakyat, Berani, dan Berkomitmen dalam Penegakan Hukum

"Pihak Istana berkepentingan ada orkestrasi dukungan untuk Prabowo-Gibran, sementara perangkat desa butuh akomodasi dan logistik," ucap Ari kepada Tribunnews.com, Selasa.

Apalagi, kata dia, target yang diminta mereka adalah ke depannya anggaran dana desa menjadi Rp 5 miliar per tahun.

Menurutnya, acara Silaturahmi Nasional tersebut adalah bentuk sokongan resmi terhadap pasangan Prabowo-Gibran walaupun tidak ada deklarasi.

"Saya tidak bisa membayangkan ada pasangan calon yang demikian ngebet tanpa melihat dampak ke depannya terutama terhadap beban APBN," ucap Ari.

Sebab, Ari menjelaskan pengelolaan anggaran dana desa Rp 1 M selama ini masih banyak yang tidak beres.

"Bagaimana dengan kenaikan anggaran dana desa hingga Rp 5 M?" ungkapnya.

TKN Bantah Ada Deklarasi

Sementara, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono mengatakan kehadiran Gibran dalam acara tersebut sepenuhnya untuk menyerap aspirasi.

“Dari sisi TKN Prabowo-Gibran, agenda ini murni merupakan kegiatan menyerap aspirasi, yang minggu lalu dilakukan oleh organisasi-organisasi desa," ucap Budisatrio.

Budisatrio menjelaskan dalam acara tersebut tidak ada kegiatan dukungan politik

secara praktis, apalagi kampanye.

Namun, keponakan Prabowo ini menilai wajar saja ada kritikan terhadap acara silaturahmi tersebut.

"Silakan dilaporkan kepada pihak