Pilpres 2024

TPN Ganjar-Mahfud Sedang Kumpulkan Bukti Adanya Dugaan Oknum Polisi Bakar Baliho Ganjar-Mahfud

Ronny menegaskan dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

Editor: Feryanto Hadi
WartaKota/Yolanda Putri Dewanti
Konferensi pers terkait Mobilisasi Aparat Desa di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (20/11/2023). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku


WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Direktur Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Ronny Talapessy menyesali adanya pengerahan para perangkat desa dalam acara bertajuk "Silaturahmi Nasional Desa 2023" di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Ronny menilai, acara tersebut bukan hanya sebatas silaturahmi, melainkan bentuk kampanye untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sebab, dalam acara tersebut ada yang mengenakan baju nomor 02.

"Ada yg pakai baju 02 dan itu terlihat jelas dan ada deklarasi dukungan," kata Ronny dalam jumpa pers di Media Center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Ronny menegaskan dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar UU Pemilu, khususnya Pasal 280 dan Pasal 282.

Baca juga: Diam saat Paguyuban Kades Jatim Dukung Ganjar, Kini Tim Ganjar Protes Perangkat Desa Dukung Prabowo

Menurutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bersikap tegas tanpa menunggu laporan masyarakat.

Ronny meminta Bawaslu jangan hanya tegas kepada pasangan capres-cawapres tertentu di Pilpres 2024.

Di samping itu, Ronny menerangkan melihat semua peristiwa politik yang terjadi belakangan ini menunjukkan adanya gejala intervensi kekuasaan dalam Pemilu. 

Sebab, dalam Pilpres ada cawapres yang merupakan anak presiden yang saat ini tengah berkuasa.

Ronny menyebut pihaknya sedang menginventarisir bukti dugaan tekanan terhadap pasangan Ganjar-Mahfud.

Dia menyebut salah satu contohnya, yakni dugaan seorang oknum polisi membakar baliho Ganjar-Mahfud di Buton, Sulawesi Tenggara.

"Ini bukan soal Pemilu 5 tahunan dan bukan soal Ganjar-Mahfud, tapi ini soal demokrasi yang harus dijaga. Sudah banyak yang laporkan pengaduan," ujar Ronny.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD tak berkomentar banyak soal ini.

Mahfud yang juga cawapres pendamping Ganjar ini mempersilakan masyarakat untuk menilainya.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved