Terkait TPD Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Andika Perkasa: Besar atau Tidak Nama, Itu Relatif

Hasto menyatakan bahwa PDIP melarang para menteri dari partai untuk menekan jajaran di bawahnya demi kepentingan Pemilu 2024.

"Kami berpolitik secara dewasa, PDI Perjuangan banyak alami pasang naik-pasang turun sehingga kami sudah menampilkan tingkat kedewasaan," kata Hasto. 

Baca juga: Sambut Gibran di Tapanuli Utara Pakai Kemeja Biru, Bobby Nasution Sudah Resmi Dipecat PDIP?

Hasto menyatakan bahwa fenomena yang terjadi saat ini seperti ujian naik kelas. 

Menurutnya, PDIP saat ini dikepung oleh partai politik dan kekuasaan.

"Ibaratnya mental spiritual ujian terhadap soliditas partai, ujian terhadap konsistensi dalam semangat juang khususnya amanat reformasi, ini semua ujian-ujian bagi kami, dan kami tanggapi dengan semangat," imbuh Hasto.

Sebelumnya, sejumlah menteri dari PDI Perjuangan menghadap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri  ingin mundur dari Kabinet Presien Joko Widodo.

Hal ini diungkap Politikus PDIP Deddy Sitorus. 

Baca juga: Presiden Jokowi: Di Jalur Gaza Tiap 10 Menit Satu Anak Terbunuh, Segera Hentikan Perang

Ketika Megawati mendengar hal itu, dia memilih menyinggung tanggung jawab seorang menteri.

"Ketika beberapa menteri datang ke Ibu Mega untuk menyatakan ingin mundur, Ibu bilang bahwa menjadi menteri itu adalah bagaimana tanggung jawab kita kepada bangsa, kepada rakyat."

"Sepanjang mereka masih dibutuhkan presiden, silakan presiden," kata Deddy, Sabtu, (11/11/2023).

Deddy menyebut PDIP mempersilakan Jokowi menarik menteri-menteri PDIP apabila menganggap tak lagi dibutuhkan lantaran sudah tidak sejalan dengan keinginannya.

Meski demikian, Deddy berujar pihaknya tidak akan menarik menteri PDIP.

"Tapi kami tidak akan menarik karena mereka menjadi menteri itu adalah penugasan dan itu diperjuangkan, bukan seperti yang lain, yang kemudian datang dan mendapatkan jabatan ya," kata Dedy.

Menurut Deddy, para menteri PDIP yang kini duduk di kabinet Jokowi dulunya ikut berberdarah-darah demi memenangkan Jokowi.

"Tetapi kalau presidennya dengan hak prerogatifnya memandang itu sudah tidak sesuai dengan kepentingannya, silakan ditarik. Kami tidak akan menolak," ujar Deddy.