Terkait TPD Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Andika Perkasa: Besar atau Tidak Nama, Itu Relatif

Sementara itu, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto buka suara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hasto mengatakan putusan MK terkait batas usia capres-cawapres sebagai upaya untuk menutupi kejahatan demokrasi.

“Nanti akan kita lihat, karena politik ini kan (bicara) arus kebenaran. Siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar. Karena berbagai penggiringwn opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya,” kata Hasto di sela-sela konsolidasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Hotel Sari Pan Pasific, Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

“Sehingga nanti akan ada suatu dialektika. Yang benar adalah benar,” ucap Hasto.

Hasto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menggunakan cara-cara seperti ini.

Terlebih, menggunakan manipulasi apalagi kampanye hitam.

Baca juga: Sejumlah Menteri dari PDIP Ingin Mundur, Hasto: Kami Tetap Bertanggung Jawab bagi Bangsa dan Negara

Pria yang juga menjadi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan akan kejadian kasus hoaks Ratna Sarumpaet 2018 silam atau di masa-masa pertarungan Pilpres 2019.

Hasto melanjutkan bahwa awalnya sempat disebut kena penggeroyokan, namun dirinya habis menjalani operasi sedot lemak di pipi dan pulang dengan kondisi lebam di wajahnya.

“Kami tidak (menggunakan cara manipulasi). Tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa “no black campaign”, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama," jelas Hasto. 

"Dulu ada Ratna Sarumpaet dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus. Kami enggak punya pengalaman di situ," tutur Hasto.

BERITA VIDEO: Komjen Fadil Geram, TPN Ganjar Mahfud Siap Beri Bantuan Hukum untuk Aiman

Hasto Pastikan Menteri dari PDIP Tetap Bantu Presiden Jokowi

Sementara itu, kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terancam berkurang dengan munculnya niat para menteri dari PDI Perjuangan (PDIP).

Meski demikian, Hasto memastikan, menteri dari partainya tetap melaksanakan tugasnya membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan pemerintahan secara profesional.

"Jadi, menteri di PDI Perjuangan tetap bertanggung jawab bagi bangsa dan negara, karena tugasnya jadi pembantu Presiden RI siapa pun itu," kata Hasto.