KH Maruf Amin Imbau PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas: Kalau Tidak Netral Nanti Dicopot Pak Presiden

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

WARTAKOTALIVE.COM, JAMBI - Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menyinggung soal potensi ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk penjabat kepala daerah di Pemilu 2024.

Dia meminta kepada seluruh ASN dan PJ kepala daerah untuk menjaga netralitas

Selain itu, kata dia, para petugas keamanan juga harus netral.

Menurutnya, sikap tersebut telah diserukannya berkali-kali.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf usai meninjau Posyandu dan memberikan paket sembako kepada masyarakat di Posyandu Dahlia I, Kelurahan Thehok, Kecamatan Jambi Selatan, Jambi pada Selasa (31/10/2023).

Baca juga: Belum Genap Seminggu Dilantik, Jokowi Ajukan KSAD Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI

"Tentu saya sebagai wakil presiden, saya menyerukan berkali-kali supaya pemilu diselenggarakan dengan cara yang jujur. ASN harus netral, petugas keamanan juga harus netral," kata dia.

Selain itu, ia juga mengangkat soal pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Penjabat-Penjabat Kepala Daerah di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/10/2023) kemarin.

Ma'ruf juga mengungkit peringatan yang disampaikan presiden dalam forum tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ma'ruf, presiden mengancam akan mencopot Penjabat-Penjabat Kepala Daerah yang tidak netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: PDIP Tidak Pecat Jokowi dan Gibran, Publik Menilai Ada Dugaan Membuat Playing Victim

"Kemarin presiden juga sudah bicara di depan PJ-PJ itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot. Jadi netralitas ini sudah kita suarakan, disuarakan di mana-mana," kata dia.

"Jadi kemudian juga dalan pertemuan dengan calon presiden juga dibicarakan soal netralitas. Kita dorong terus. Jadi kalau ada yang tidak netral, presiden sendiri mengatakan PJ itu akan dicopot," sambung dia.

Presiden Kumpulkan Seluruh Penjabat Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengumpulkan seluruh Penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin, (30/10/2023).

Mereka yang hadir yakni 23 Pj Gubernur, 133 Pj Bupati, dan 37 Pj Wali Kota.

Dalam arahannya, Jokowi meminta para Pj Kepala Daerah memberikan dukungan kepada para penyelenggara Pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu di daerah masing masing. 

Namun Presiden mengingatkan agar Pj Kepala Daerah untuk tidak melakukan intervensi.

"Tidak mengintervensi apapun, membantu anggaran segera, disegerakan," kata Jokowi.

Presiden juga meminta agar Pj Kepala Daerah untuk tidak memihak salah satu Capres-Cawapres di Pilpres 2024. 

Presiden mengatakan Pj Kepala Daerah yang memihak akan terpantau.

"Saya meminta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh hati-hati. Bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak ibu memihak atau ndak," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga meminta Pj Kepala Daerah untuk memastikan bahwa ASN bersikap netral di Pemilu.

Baca juga: Hasto Ungkap Cara Licik Loloskan Gibran: Tekanan Penguasa, Kartu Truf Ketum Parpol Jadi Bargaining

"Juga pastikan ASN itu netral," pungkasnya.

Pantauan Tribunnews Pj Kepala Daerah  yang hadir diantaranya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Pj. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw.

Selain itu Pj Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Fatoni, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar, Pj. Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh, dan Pj. Bupati Purwakarta Benni Irwan.

Polri Pastikan Anggotanya Netral saat Pemilu

Menjelang Pemilu 2024, berbagai instansi pemerintah, ASN, TNI, maupun Polri diminta untuk tetap netral. 

Hal tersebut sebagai upaya agar Pemilu 2023 berjalan dengan sukses tanpa ada keberpihakan dari para instansi tersebut.

Polri pun memastikan anggotanya netral saat Pemilu 2024 meski banyak purnawirawan yang gabung tim sukses pasangan calon presiden.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut Polri akan netral meski ada purnawirawannya yang ikut politik praktis.

“Secara undang-undang sudah jelas dan perintah Bapak Kapolri sudah jelas. Bapak Kapolri sudah memerintahkan bahwa Polri memposisikan diri netral dalam kegiatan pemilu ini,” ujar Irjen Sandi, Sabtu (28/10/2023).

Lebih lanjut, Sandi mengatakan anggota Polri sudah purnawirawan yang gabung ke politik jadi hak masing-masing individu.

“Kalau untuk mantan bapak wakapolri kebetulan beliau sudah purna berarti beliau sudah punya hak pilih, sehingga beliau bisa menentukan pilihannya masing-masing,” jelasnya.

Sebelumnya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Laksamana Yudo Margono memastikan bakal memengaruhi anak buahnya untuk tetap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjamin netralitas prajurit TNI demi hajat rakyat dalam memilih pemimpin negara.

"Saya akan memengaruhi para prajurit saya, saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang saya sampaikan di antaranya, cara-cara untuk bagaimana TNI tetap netral," kata Laksamana Yudo saat ditemui usai upacara HUT TNI di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

"Karena kuncinya adalah satu, untuk tetap bisa komitmen dari tugas pokok maupun bisa menyukseskan pemilu itu kuncinya cuma satu, TNI, Polri, ASN harus netral, sudah itu kunci utama," imbuh dia.

Menurutnya, komitmen itu perlu dijaga demi suksesnya Pemilu 2024.

Apalagi menghadapi geopolitik yang terjadi dewasa ini, laniut Yudo, pihaknya bakal menyusun stategi terkait netralitas tersebut sesuai perkembangan yang ada.

"Cara-caranya bagaimana itu tergantung kami. Saya (sebagai) Panglima, Kepala Staf angkatan, juga para komandan satuan, semuanya pasti akan komitmen untuk netralitas TNI," pungkas dia.

Baca juga: Diusulkan Guntur Soekarnoputra Jadi Ketua Umum PDIP Gantikan Megawati, Ini Jawaban Tegas Jokowi

Baca juga: Pakai Sistem Pemilihan Ini, Jokowi Berpeluang Besar Jadi Ketua Umum PDIP dan Sukses Geser Megawati

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menjadi Inspektur Upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023) pagi.

Jokowi mengapresiasi seluruh anggota TNI atas dedikasi, profesionalisme dan pengabdiannya menjadi benteng terakhir negara Indonesia.

"Jadi kekuatan pelindung rakyat, yang jadi perisai penjaga NKRI, pancasila, UUD 1945, saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas berdasarkan hasil survei per-September 2023," kata Jokowi saat sambutan di Monas. 

Kepercayaan masyarakat terhadap TNI sekira 90 persen ini harus terus dijaga dan terus bersama rakyat.

Ia juga mengingatkan agar TNI mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah dan strategi konkret di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia.