Hasto Ungkap Cara Licik Loloskan Gibran: Tekanan Penguasa, 'Kartu Truf' Ketum Parpol Jadi Bargaining

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyinggung  proses pencalonan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Hasto mengaku, mendapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik.

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung perihal tekanan kekuasaan, hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. 

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang,"kata Hasto. 

"Ada yang mengatakan life time saya hanya harian; lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," sambungnya.

Diketahui, PDIP merasa dikhianati dengan manuver yang dilakukan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan restu terhadap Wali Kota Surakarta GIbran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto. 

Pasalnya, Gibran yang merupakan putra sulung Jokowi adalah kader dari PDIP yang notabene sudah mendeklarasikan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. 

Kemudian, hal itu dianggap tidak sejalan dengan keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Banyak kader masih tak percaya

Hasto juga mengatakan, banyak kader hingga simpatisan tak percaya perihal kondisi hubungan partai dengan keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ketika DPP partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," ucap Hasto 

Hasto mengungkapkan, partainya memberikan keistimewaan atau privilege kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keluarga. 

Namun, pemberian tersebut ditinggalkan Jokowi dan keluarga.