Pemprov DKI Komitmen Jaga Ketahan Pangan Demi Cukupi Kebutuhan Masyarakat

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan terkait empat rancangan peraturan daerah (Raperda) di Rapat Paripurna DPRD DKI, pada Senin (23/10/2023) kemarin. 

Empat raperda yang dibeberkan Heru di hadapan anggota DPRD DKI adalah tentang Penyelenggaran Sistem Pangan, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan.

Kemudian, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 
Heru menegaskan, pihaknya memiliki komitmen kuat untuk membangun ketahanan pangan di DKI Jakarta.

Sehingga setiap warga Jakarta dapat tercukupi jumlah dan kualitas pangannya.

Baca juga: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta Serahkan Raperda RTRW ke Kementerian ATR/BPN

"Kami berharap warga yang tinggal di DKI Jakarta tidak mengalami kendala dalam upaya memenuhi kuantitas serta kualitas pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya," katanya, Selasa (24/10/2023).
 
Sebab, warga DKI Jakarta sempat mengeluhkan dengan kenaikan harga beras melonjak hingga Rp 13.000 per kilogram.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya menekan harga beras yang tengah mengalami kenaikan menjadi Rp 15.000 perkilogram sejak beberapa bulan terakhir.

Kepala Dinas (Kadis) Ketahanan Pangan, Kalautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati menjelaskan, pihaknya sudah berupaya menekan angka kenaikan harga beras.

"Ada di 450 gerai pasar-pasar yang menjual dalam kemasan 5 Kg beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Harga eceran tertinggi (HET) nya itu ada diangka Rp 10.900," kata Eli, Minggu (22/10/2023).

Baca juga: Harga Beras Naik, Pengusaha Warteg Kurangi Porsi Nasi hingga Ganti Piring

Namun demikian, lanjut Eli, harga beras di DKI Jakarta sendiri saat ini sudah mengalami penurunan dari harga Rp 13.000 lebih menjadi Rp 11.000an.

Kemudian, dibeberapa mini market masyarakat harus dibatasi pembelian beras supaya tidak melakukan penimbunan.

Sehingga, masyarakat hanya dibatasi boleh membeli dua kemasan berasan 5 Kg di seluruh mini market ataupun gerai penjual beras.

"Kenapa sih harus dibatasi dua gitu kan, contoh kalau ada orang tidak melakukan upaya usaha apapun (tidak buka warung makan dan lain-lain) masa iya beli lebih dari dua, enggak mungkin gitu kan," terangnya. (m26)